Indra Bambang Utoyo Pastikan Ikut Persaingan Calon Ketua Umum Golkar

JAKARTA, iNews.id - Indra Bambang Utoyo memastikan ikut persaingan calon ketua umum Partai Golkar. Dia berharap pencalonannya semakin memberikan pilihan kepada peserta Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dalam memilih pemimpinnya.

Saat ini hanya ada dua kader Partai Golkar yang siap bertarung di Munas Desember mendatang untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga Hartarto sebagai petahana dan Bambang Soesatyo atau dikenal Bamsoet.

Baca Juga

Abu Lulu Ditangkap setelah Video Ungkap Ia Menikmati Eksekusi Korbannya di Sudan

"Saya akan maju (calon ketua umum Partai Golkar). Selama ini hanya muncul dua calon dan itu buruk untuk rasa persatuan di Partai Golkar," ujar Indra di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Dia tidak ingin kekuatan Partai Golkar terbelah menjadi dua kutub seperti 2013. Saat itu hanya ada dua kelompok pendukung Aburizal Bakrie atau dikenal Ical dengan Agung Laksono.

Baca Juga

Loyalis Bamsoet Ancam Gelar Munas Golkar Tandingan

"Partai Golkar seakan terbelah dua, muncul perbedaan besar. Akhirnya terjadi dua munas, menghasilkan dua DPP (versi Ancol dan versi Bali)," ucapnya.

Menurutnya, dualisme kepemimpinan Partai Golkar jangan sampai terulang. Semakin banyak kader yang maju sebagai calon ketua umum dinilai akan mencegah dualisme kepemimpinan.

"Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi kader-kader yang mau maju. Saat ini di luar Airlangga Hartarto dan Bambang Soeatyo sudah ada 3 calon ketua umum. Saya, Ridwan Hisyam dan Agun Gunanjar," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Taufik Hidayat menilai munas tandingan dimungkinkan terjadi jika DPP tidak bersikap adil dan demokratis sesuai AD/ART.

"Munas tandingan bisa saja terjadi. Sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Daerah, saya mengingatkan kepada DPP untuk kembali pada spirit dan praktik demokrasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan Munas," kata Taufik.

Dia mengingatkan, Partai Golkar akan rugi besar jika dualisme kepengurusan DPP kembali terjadi. Apalagi, perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak segera digelar. "Pak Airlangga akan dianggap gagal," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi