Ini 3 Alasan Kuat KUHP Harus Diubah Menurut Wamenag

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan tiga alasan kuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus diubah. Pertama, KUHP saat ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda.

"Setidaknya ada tiga alasan kuat KUHP harus dilakukan perubahan. Pertama, sudah ketinggalan zaman," kata Zainut dalam keterangan resminya, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga

Mesir Teken Kesepakatan Nuklir Baru dengan Rusia, Ada Reaktor Mini dan Bergerak

"Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Ketiga, revisi KUHP diharapkan dapat memberi jaminan terhadap HAM seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan batas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

KUHP saat ini juga menurutnya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar yang merupakan acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional.

Baca Juga

Komisi III DPR Puji Usulan RKUHP dari Dewan Pers: Kami Merasa Tercerahkan

"Sehingga sebagai bangsa kita menyadari dengan sungguh bahwa terdapat ketidakcocokkan antara sistem hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat bangsa," kata Zainut.

Saat ini RUU KUHP sudah masuk program legislasi nasional DPR tahun 2019-2024, dan sudah menjadi prioritas untuk tahun 2022. Oleh karena itu, pembentukan RUU KUHP menjadi sangat penting untuk disempurnakan atau dibentuk untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan dinamika yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait hukum pidana.

Editor: Reza Fajri