Ini Alasan KPK Tak Libatkan Dewan Pengawas terkait Pengadaan Mobil Dinas

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan tidak melibatkan Dewan Pengawas dalam pengadaan mobil dinas. Salah satunya, terkait penganggaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penggunaan anggaran KPK merupakan domain Sekretaris Jenderal (Sekjen). Termasuk untuk pengadaan mobil dinas.

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

"Ini kan melihatnya dari sisi anggaran KPK secara keseluruhan yang di dalamnya rencana untuk pengadaan mobil dinas. Kalau kemudian berbicara mengenai anggaran ini memang leading sector-nya ada di Kesekjenan," ujar Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2020) malam.

Dia menuturkan, pengadaan mobil dinas telah melalui mekanisme dalam proses penyusunan anggaran 2021. Usulan anggaran KPK 2021 ke DPR sebesar Rp1,3 triliun.

Baca Juga

Febri Diansyah Mundur dari KPK

"Di dalamnya ada komponen-komponen yang lain, satu di antaranya adalah pengadaan mobil dinas ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menolak pemberian fasilitas mobil dinas. "Kami dari dewas (dewan pengawas) tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalaupun benar kami dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas," katanya di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Salah satu alasan menolak mobil dinas karena Dewas KPK sudah diberikan tunjangan transportasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghasilan Dewas KPK.

KPK kemudian meninjau ulang proses pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

Editor: Kurnia Illahi