Ini Alasan Rektor UNJ Tak Dijadikan Tersangka dalam Kasus Dugaan Gratifikasi THR

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya belum menetapkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komaruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi tunjangan hari raya (THR) kepada Kemendikbud. Namun KPK membenarkan Komaruddin termasuk penyelenggara negara.

"Betul memang ada penyelenggara negara yakni rektor, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata belum ditemukan perbuatan yang pelakunya penyelenggara negara," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri di Polda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2020).

Baca Juga

Gawat! Iran Siap Perang Panjang yang Dapat Menghancurkan Ekonomi Dunia

Ali mengatakan dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini KPK menciduk Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor (DAN) serta menyita sejumlah uang. Setelah itu penyelidik KPK langsung menelusuri asal usul uang yang menjadi bukti dalam OTT tersebut.

"Kemudian KPK menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah pihak, ada enam, jadi ada tujuh dengan DAN," ujar Yusri.

Baca Juga

7 Terduga Kasus Pungli THR di UNJ dan Kemendikbud Dipulangkan, Kena Wajib Lapor

Enam orang yang diperiksa selain Dwi yakni Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendikbud Tatik Supartiah, Kepala Biro (Karo) SDM Kemendikbud Diah Ismayanti serta dua staf SDM Kemendikbud Parjono dan Dinar Suliya.

Setelah selesai pemeriksaan tim penyelidik berpendapat tak ada penyelenggara negara dari tangkap tangan itu. Unsur penyelenggaraan negara dari kasus tersebut pun belum ditemukan.

Dengan alasan itulah KPK tak bisa menangani kasus dugaan rasuah itu. KPK kemudian menyerahkan kasus ini ke polisi.

"Maka tanggal 21 Mei 2020 diserahkanlah kasus tersebut kepada kepolisian, dan dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya, saya kira itu clear," ujar Ali.

Editor: Rizal Bomantama