Ini Analisis Pertimbangan Reshuffle Kabinet Versi Ketua DPP Perindo

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022) lalu. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Tama S Langkun menjelaskan reshuffle dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti kinerja kabinet hingga konteks politik.

"Semuanya (faktor kinerja dan politik) ada di sana. Artinya suatu hal yang wajar," kata Tama dalam diskusi MNC Trijaya FM bertajuk 'Polemik Dramaturgi Reshuffle', Sabtu (18/6/2022).

Baca Juga

Putin Tegaskan Rusia akan Bebaskan Seluruh Donbass, Peringatkan Perang Dahsyat

Pertama, terkait kinerja kabinet, banyak masalah yang belakangan terjadi di lingkungan kementerian. Kasus korupsi dan tidak sanggupnya mengendalikan harga bahan pokok membuat Presiden harus segera melakukan reshuffle. 

"Dia (Jokowi) bisa mengganti pembantu-pembantunya karena kalau pembantunya (kinerja) jelek pun, juga pasti yang ketampar ya pimpinannya," kata Tama.

Baca Juga

Visi-Misi Perindo Jelas, Membangun Indonesia Sejahtera

Selanjutnya, dalam konteks politik, Tama menilai pertimbangan tersebut sangat wajar dan perlu dilakukan Presiden dalam menata ulang formasi kabinet. Karena menurutnya, ketika koalisi bekerja dengan eksekutif, koalisi tersebut harus mengawal pemerintahan hingga selesai.

"Jangan sampai kemudian di tengah jalan ini sudah ada yang ke sana ke mari, yang kemudian nggak fokus kerjaan itu, kemudian mengganggu stabilitas kerja dari pemerintah. Jadi meskipun itu urusan politik, tapi saya percaya ada base line kinerja yang diukur di sana," katanya.

Editor: Reza Fajri