Ini Isi Aturan Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran IKN yang Baru Diteken Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Berikut aturannya.

Dalam PP tersebut, diketahui ada aturan mengenai sumber pendanaan pada Pasal 3. Pendanaan tersebut untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Siap Perang Melawan AS, Maduro Galang Kekuatan di Venezuela

Pasal 4

Skema pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berbentuk: 

Baca Juga

Indonesia Gandeng Jepang Tingkatkan Kualitas Bangunan di IKN Nusantara

a. belanja; dan/atau 
b. pembiayaan.

Untuk skema pendanaan dalam bentuk belanja termasuk pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Untuk skema pendanaan dalam bentuk pembiayaan termasuk pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara meliputi SBSN dan SUN. 

Baca Juga

IKN Disebut Bakal Alami Krisis Air Bersih, Apa Kata Pakar Unair? 

Lalu skema pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah terdiri atas skema pendanaan yang berasal dari pemanfaatan BMN dan/ atau pemanfaatan ADP, penggunaan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU IKN; dan keikutsertaan pihak lain.