Ini yang Bakal Terjadi Jika PKS Satu-satunya Oposisi

Okezone ยท Minggu, 13 Oktober 2019 - 08:55 WIB
Ini yang Bakal Terjadi Jika PKS Satu-satunya Oposisi

Ilustrasi logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Foto: okezone)

JAKARTA, iNews.idPartai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memastikan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif untuk Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin. Posisi tersebut, dinilai akan menyulitkan PKS ketika ingin menentukan atau memutuskan suatu kebijakan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin memprediksi, PKS bakal cenderung "dikerjai" partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Ya berat, bahkan PKS sendiri sudah mengakui kalau sendirian akan berat, karena akan cenderung 'dikerjai'," katanya di Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2019.

BACA JUGA:

Soal Koalisi, Gerindra Serahkan Keputusan kepada Jokowi

Jokowi: Belum Final, Kami Sudah Bicara Banyak Kemungkinan Partai Gerindra Masuk Koalisi

Jadi Oposisi, PKS Akan Mengkritisi Tiga Aspek Ini

Ujang memaparkan, menjadi oposisi tidak mudah, telebih dengan kuantitas atau kekuatan yang tidak sebanding dengan parpol pendukung pemerintah.

"Partai yang menjadi oposisi harus memiliki daya tahan kuat karena ketika mengkritik pasti akan ada serangan balik dari pemerintah," tambah Ujang.

Ujang mengatakan, jika nantinya Partai Amanat Nasional (PAN) juga berada dalam satu barisan dengan PKS di jalur oposisi, hal itu belum dapat mengontrol pemerintah secara efektif.

"Kalau hanya PKS atau ditambah PAN tidak akan mengubah keadaan, tidak akan ada check and balance," ujarnya.

Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, dalam mengemban tugas sebagai oposisi, PKS sudah memiliki tiga catatan terkait pemerintahan periode kedua Jokowi. Catatan itu adalah permasalahan defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), defisit perdagangan dan neraca keuangan serta korupsi.

"Permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu segera mendapat solusi yang tepat. Keuangan BPJS Kesehatan harus dibedah dan diaudit total," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.


Editor : Djibril Muhammad