Inspektorat Diperkuat untuk Tekan Praktik Jual Beli Jabatan di Daerah

Jumat, 09 November 2018 - 16:41:00 WIB

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Menpan RB Syafruddin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/11/2018). (Foto:istimewa).

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sepakat untuk merevitalisasi fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Diperlukan penguatan pada lembaga ini untuk mencegah maraknya korupsi di daerah.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tiga institusi memiliki pandangan sama tentang pencegahan korupsi di lembaga negara. Peran APIP harus diperkuat supaya independensinya terjaga.

Netanyahu Kunjungi Wilayah Suriah Selatan, Damaskus Murka

"Jadi kita revisi proses pengangkatan, pemberhentian dan pengisian, business process-nya dibuat berbeda supaya independensinya terjaga," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Hadir dalam konferensi pers ini Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menpan RB Syafrudin. Hadir pula Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Tjahjo menilai ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak menganggap keberadaan inspektorat dalam struktur pemerintahan. Ini yang membuat fungsi inspektorat seperti tak berjalan.