Iriawan Pj Gubernur, Mendagri: Saya Tak Mungkin Menjerumuskan Presiden

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat (pj) Gubernur Jawa Barat dilakukan sesuai aturan. Kemendagri selalu berpedoman pada undang-undang (UU) dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk mengenai penunjukan pj gubernur.

Tjahjo menuturkan, dalam konteks Pj Gubernur Jabar, dirinya dan tim dari Kemendagri telah mengkaji sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU Kepolisian dan Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah. Baru setelah itu, diajukan nama ke Sekretariat Negara untuk dimintakan Keputusan Presiden (Keppres). Di Setneg, usulan kembali dikaji oleh tim hukum mereka. Jika disetujui keluar Keppres.

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

"Saya tak mungkin sebagai Mendagri melantik tanpa dasar hukum. Kalau melanggar saya dipecat Presiden. Dan saya juga tak mungkin mengusulkan nama kalau itu melanggar aturan," kata Tjahjo, di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018).

Tjahjo tak mempermasalahkan mengenai polemik pelantikan Iriawan. Menurutnya, kontroversi merupakan hal biasa. Dalam tiap kebijakan biasanya ada yang setuju dan tidak. Baginya yang penting keputusan tersebut tidak melanggar aturan.

"Kan enggak mungkin saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Bapak Presiden. Saya sesuai aturan, sesuai UU, karena nama yang saya usulkan dikirim kepada Bapak Presiden," katanya.

Iriawan yang saat ini bertugas sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).

Penunjukan ini menuai kontroversi. Nama Iriawan sebelumnya pernah diusulkan Mabes Polri ke Kemendagri untuk menjabat Pj Gubernur Jabar pada Januari 2018. Namun karena banyaknya kritikan dari masyarakat, pemerintah memutuskan untuk membatalkan penunjukan tersebut.

Tjahjo mengakui sempat ada polemik ketika Iriawan pertama kali diusulkan sebagai Pj Gubernur Jabar. Tapi setelah dimediasi Menko Polhukam Wiranto kemudian disepakati Kemendagri tak akan mengangkat perwira aktif di Polri dan TNI yang sedang menjabat jabatan struktural di Mabes Polri dan TNI.

"Akhirnya dengan Pak Iriawan dimutasi dari Mabes Polri ke Lemhannas yang struktur eselonnya sama dengan dirjen, ya itu sesuai aturan, sesuai mekanisme yang ada," kata Tjahjo.

Saat ditanya soal kecurigaan pengangkatan Iriawan untuk mengamankan kepentingan politik dalam Pilkada Jabar, Tjahjo menampiknya. Politikus PDIP ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik. Apalagi tahapan Pilkada menuju pemungutan suara tinggal seminggu lagi.

" Pilkada tinggal seminggu, orang tuh curiga ada apa, enggak ada. Besok saya tanggal 22 melantik penjabat gubernur Sumut. Pencoblosannya 27. Bisa apa?Yang penting melayani masyarakat, tata kelola pemerintah berjalan dengan baik," katanya.