Istana Respons Driver Ojol Mogok Massal Besok: Itu Hak Konstitusional
JAKARTA, iNews.id - Istana merespons rencana driver ojek online (ojol) dan taksi online mematikan aplikasi secara massal pada Selasa (20/5/2025). Aksi itu disebut sebagai hak konstitusional para driver selaku warga negara.
“Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Meski demikian, dia mengimbau aksi tersebut jangan sampai mengganggu kepentingan publik secara luas.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merespons cepat dengan melakukan dialog dan media briefing terkait aksi ini. Kemenhub terbuka menerima dan mendiskusikan aspirasi para pengemudi.
“Hari ini kayaknya baru saja selesai. Barusan selesai mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Jadi dari Kementerian Perhubungan cepat responsnya,” kata Hasan.
Saat ditanya soal kemungkinan perbaikan sistem menyusul aksi serupa kerap terjadi, Hasan menyatakan demonstrasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi.
“Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang,” tutur dia.
Meski begitu, dia memastikan pemerintah berupaya mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak.
“Jadi kita cari win-win solusinya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini,” ujar Hasan.
Diketahui, ribuan driver ojek online (ojol) dan taksi online akan mematikan aplikasi (offbid) besok, Selasa (20/5/2025). Tak hanya menghentikan layanan, para pengemudi juga berencana menggelar demonstrasi besar di sejumlah wilayah Jakarta.
Adapun salah satu poin yang dituntut para driver ojol dan taksi online dari aksi mogok massal dan demo ini imbas pemotongan tarif dan biaya sewa aplikasi yang dinilai sangat tinggi.
Aksi yang digagas oleh Garda Indonesia ini akan melibatkan lebih dari 250.000 pengemudi, termasuk driver roda dua, roda empat, dan kurir online. Sejumlah titik strategis yang disasar seperti Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR RI.
Editor: Rizky Agustian