Istana Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota sampai Keppres IKN Diterbitkan

JAKARTA, iNews.id - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan Jakarta masih tetap berstatus ibu kota sampai dengan diterbitkannya keputusan presiden (keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan menanggapi kabar Jakarta sudah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI buntut dari berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya keppres pemindahan IKN ke Nusantara," kata Dini dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Israel Resmi Dipersenjatai Iron Beam, Peringatkan Iran Cs: Jangan Menguji Kami!

"Kapan persisnya keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden," sambungnya.

Dini menjelaskan, Nusantara secara hukum juga baru akan efektif menjadi ibu kota negara setelah keppres diterbitkan. Secara bersamaan, Jakarta juga tak lagi ibu kota negara.

Jakarta Tak Lagi Berstatus DKI, Heru Budi: Masih Berproses

"Aturan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 41 UU IKN. Bahwa sejak ditetapkannya keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ujarnya.

Pemerintah juga katanya akan mengatur waktu yang pas agar penerbitan keppres IKN tidak jauh waktunya dengan penerbitan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Tentunya timing yang pas akan diatur pemerintah, agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan keppres IKN dan penerbitan UU DKJ, agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu karena berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Masalahnya begini, RUU DKI itu dia kehilangan statusnya sejak 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-Undang IKN. Nah itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini enggak ada statusnya. Itu yang membuat kita harus mempercepat," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Editor: Reza Fajri