JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap fakta mengejutkan mengenai gerakan politik yang dilakukan oleh pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orang yang dituding yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron memiliki berita acara pengakuan kader partai yang bertemu Moeldoko. Herman meminta Moeldoko tidak berbohong terkait isu pengambilalihan paksa atau kudeta kursi ketua umum Partai Demokrat.
Berambisi Rebut Kiev, Warga Ukraina di Wilayah Dikuasai Rusia Akan Dipaksa untuk Ikut Berperang
"Kami ada berita acara pengakuan para kader yang bertemu sampeyan, jangan menambah masalah dengan berbohong," kata Herman melalui akun Twitternya @akang_hero sebagaimana dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (2/2/2021).
Saat mencuit pernyataan itu, Herman melampirkan tautan berita online berjudul 'Moeldoko Duga Tudingan Demokrat Berawal dari Fotonya dengan Sejumlah Orang.'
Skenario Kudeta Partai Demokrat Dirancang di Kamar Presidential Suite 2901
Sebagaimana diketahui, AHY sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi hal ini. Selain pihak eksternal, ada pula pihak internal yang terlibat dalam gerakan ini.
Mereka terdiri atas kader Demokrat aktif, kader tidak aktif, kader yang sudah diberhentikan, dan kader yang keluar dari Demokrat.
Sementara itu, politikus Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya mengungkap bahwa pejabat didekat lingkaran Jokowi yang diduga terlibat pengambilalihan paksa kursi pimpinan partai berlogo Mercy itu adalah KSP Moeldoko.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata @Andiarief__
Moeldoko sendiri sudah membantah isu ini. Dia menegaskan tidak ada rencana kudeta kursi pemimpin Demokrat. Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan dirinya dan jangan dikaitkan dengan Istana atau Presiden Jokowi.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku