Jadi Tahanan KPK, Sofyan Basir Komitmen Ikuti Proses Hukum

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 28 Mei 2019 - 00:11 WIB
Jadi Tahanan KPK, Sofyan Basir Komitmen Ikuti Proses Hukum

Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir, kini resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia keluar dari gedung lembaga antirasuah sekitar pukul 23.29 WIB mengenakan rompi berwarna jingga khas tahanan KPK.

Saat keluar mengenakan rompi tahanan, mantan direktur utama BRI itu menyatakan komitmen menjalani proses hukum terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 yang menjeratnya.

“Pokoknya (saya) ikutin proses (hukum). Terima kasih ya,” ujar Sofyan sambil tersenyum kepada awak media seraya memasuki mobil tahanan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019) malam.

Dia juga meminta dia kepada seluruh masyarakat dalam kelancaran dirinya menjalani proses hukum. “Doakan saja ya,” ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Sofyan Basir ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK terhitung mulai Senin (27/5/2019).

“SFB (Sofyan Basir) ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung MP Kav K-4,” kata Febri melalui pesan singkat, Senin (27/5/2019).

Dalam perkara ini KPK menduga Sofyan Basir telah membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan dalam memuluskan langkah pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan tender proyek PLTU Riau-1.

KPK juga menduga pada 2016 Sofyan menunjuk Kotjo untuk mengerjakan megaproyek listrik itu. Padahal, ketika itu belum terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK),

Atas perbuatan itu, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil