Jaga Netralitas TNI di Pilkada, KSAD Instruksikan Bentuk Tim Khusus

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menginstruksikan kepada seluruh panglima Kodam (Pangdam) di Indonesia membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI. Tim tersebut bertugas mengawasi dan menerima laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan netralitas anggota TNI AD selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

"Ini sebagai wujud kewaspadaan kita terhadap kemungkinan adanya oknum prajurit TNI AD yang bertindak tidak netral, sekaligus sebagai jaminan kepada masyarakat TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia," ujar Mulyono saat serah terima jabatan (sertijab) sembilan perwira tinggi di Markas Besar (Mabes) TNI AD, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

KSAD mengingatkan, 2018 adalah tahun politik yang akan dilaksanakan pilkada serentak di 171 daerah, meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten kota. "Ini merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017," katanya.

Mantan pangkostrad itu menuturkan, personel yang dilibatkan dalam Tim Pengawal Netralitas TNI adalah prajurit yang menguasai bidang intelijen. Tim tersebut bergerak secara paralel tanpa melibatkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. "Ini hanya untuk internal TNI AD," ucapnya.

Mulyono mengatakan, ada beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi pada pilkada serentak tahun ini. Hal itu telah memicu reaksi masyarakat dan sejumlah pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya netralitas TNI.

"Saya tegaskan, yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," ungkapnya.

Jenderal bintang empat itu mengingatkan kepada purnawirawan TNI AD yang mencalonkan diri di Pilkada 2018 untuk tidak menarik-nari dan melibatkan personel TNI aktif yang dapat mengarah pada politik praktis. TNI, kata Mulyono, harus tegas berada di tengah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus ke atas secara hierarkis sesuai amanat konstitusi.