Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah Cs ke Sidang SYL

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Febri Diansyah dan Donal Fariz sebagai saksi di persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Keduanya diketahui merupakan mantan kuasa hukum SYL pada tahap penyelidikan perkara.

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyatakan, dalam sidang sebelumnya, terdapat saksi yang mengaku dipanggil kuasa hukum SYL. Setelah didalami, kuasa hukum yang dimaksud adalah Febri dan Donal. 

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

"Mereka pernah memanggil, mengumpulkan beberapa saksi, di antaranya saksi yang sudah pernah hadir yaitu Panji (eks ajudan SYL) dan Karina ya, ada beberapa oranglah ya dikumpulkan pada saat tahap penyelidikan," kata Meyer, Rabu (24/4/2024). 

"Menanya apa yang diterangkan kalau ditanya, tidak ditanya tidak usah dijelaskan, dan sebagainya, kan begitu," sambungnya.

Baca Juga

Terungkap, Biaya Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan

Menurut dia, keduanya bisa mengungkap keterangan para saksi tersebut jika dihadirkan di persidangan.

"Kalau pertanyaannya apakah bisa dihadirkan atau tidak, ya sangat memungkinkan untuk menerangkan apakah benar peristiwa itu," ujarnya.

Baca Juga

Terungkap, SYL Pernah Copot Pegawai Kementan gegara Tolak Bayarin Kartu Kredit Rp215 Juta

Sebagai informasi, SYL didakwa meraup Rp44,5 miliar terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) selama 2020-2023. Hal tersebut SYL lakukan bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, M Hatta.

"Sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang," kata JPU KPK Masmudi saat membacakan dakwaan, Rabu (28/2/2024).