Jaksa KPK Hadirkan 5 Saksi di Sidang Silmy Karim, Salah Satunya Korban Pemerasan
Dalam dakwaan disebutkan, biro jasa terpaksa membayar uang tambahan agar permohonan pengurusan dokumen segera diproses. Jika tidak membayar, permohonan berisiko ditunda atau tidak diterbitkan sehingga WNA yang diurus berpotensi mengalami overstay.
Jaksa mengungkapkan, praktik pungutan tidak resmi tersebut diduga berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Total uang klik atau uang loket yang dihimpun para terdakwa disebut mencapai Rp168,97 miliar.
Dari jumlah tersebut, Silmy didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Jaksa menyebut Silmy mengetahui, membiarkan, menikmati, dan memperoleh bagian dari hasil praktik penerimaan uang tidak resmi tersebut.
Dalam dakwaan juga disebutkan Silmy diduga meminta jatah setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan sekitar Februari atau Maret 2023. Permintaan itu disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setyaji untuk dipenuhi dari uang yang dikumpulkan di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Setoran tersebut disebut menggunakan kode "malaikat" dan dikumpulkan melalui sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.
Selain dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai dan saham.
Atas dakwaan tersebut, Silmy dan para terdakwa lainnya dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Editor: Rizky Agustian