Jalin Kolaborasi dengan IPB University, Kemnaker Bangkitkan Ekosistem Usaha Masyarakat Berbasis Kawasan

JAKARTA, iNews.id - Bidang ekonomi disebut menjadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Besarnya angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem tercatat sebagai beberapa persoalan yang kini tengah menjadi fokus penyelesaian oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Terkait hal tersebut, Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah tak henti mengajak seluruh jajarannya untuk inovatif, sinergis dan kolaboratif dengan para pihak. “Saya yakin dengan sinergitas, dikeroyok bersama-sama antar kementerian dan lembaga, antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder terkait, tingkat pengangguran terbuka kita bisa turun dan kita bisa memitigasi dampak pandemi terhadap angkatan kerja kita,” ucapnya.

Takut Ditemukan China, AS Ngebut Cari 2 Pesawat Militernya yang Jatuh di Laut China Selatan

Sejumlah langkah strategis yang diintegrasikan secara komprehensif telah digalang Kemnaker RI untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem tersebut. Di antaranya adalah program merancang program percontohan (pilot project) perluasan kesempatan kerja berbasis Kawasan, di sejumlah daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurut Staf Khusus Menaker Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, program tersebut membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, agar programnya terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari program pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan kewirausahaan, yang diintervensi dengan insentif modal dan peralatan kerja, peningkatan produktivitas hingga pemasaran.

"Semua program itu dihubungkan atau diintegrasikan dalam sebuah ekosistem dan sektor-sektor di kementerian/lembaga maupun BUMN terkait, akan lebih efektif dan berkelanjutan. Termasuk keterlibatan daerah, untuk kolaborasi bersama pihak swasta, perguruan tinggi untuk membantu program berbasis kawasan ini," katanya.

Kemnaker juga membentuk Tim Pilot Project berbasis kawasan, yang bekerja sama dengan sejumlah universitas dan para praktisi, seperti dari IPB dan pengelola kawasan industri setempat. Terdapat lima lokasi pilot project program pengembangan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan Kemnaker pada 2021-2023.

Adapun lima lokasi tersebut, yaitu Kawasan Agromaritim, Kawasan Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Karawang (Jawa Barat), Kawasan Agroforestri Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara dan Batang (Jawa Tengah), Kawasan Agroindustri Sei Mericim di Deli Serdang (Sumatera Utara), serta Kawasan Agrowisata Lido di Bogor dan Sukabumi (Jawa Barat).

Hal ini sebagai upaya Kementerian Ketenagakerjaan mentransformasikan program perluasan kesempatan kerja, dalam mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan.

"Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini merupakan salah satu bentuk lompatan transformasi program perluasan kesempatan kerja, dengan mengembangkan ekosistem tenaga kerja mandiri yang efektif untuk memperluas kesempatan kerja secara berkelanjutan," kata Caswiyono.

Dirinya menambahkan, para Tim Ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) secara berkelanjutan dan jangka panjang akan mengawal program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini mulai 2021 hingga 2023. "Kita berharap dengan kolaborasi ini, menjadi orkestra perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan karena banyak orang terlibat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker I Nyoman Darmanta, mengatakan, dengan adanya proyek perluasan kerja berbasis kawasan ini, Ditjen Binapemta PKK akan mendeteksi dan mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan karyawan yang dibutuhkan IWIP dengan berbagai jenjang jabatan. "Kolaborasi ini akan terus dibangun di internal di Kemnaker, selain fungsi-fungsi lain ikut mendorong segera berintegrasi dan berkomunikasi dengan baik," kata I Nyoman.

"Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) lokal dan potensi ekonomi daerah," kata Menaker Ida Fauziyah didampingi Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, saat menghadiri Peluncuran Pilot Project Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan di Teluk Jambe.

Menaker Ida menjelaskan, pihaknya telah menetapkan lima lokasi pilot project dengan karakteristik beragam, yaitu Kawasan Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Karawang; Kawasan Agroforestri Dataran Tinggi Dieng di Banjarnegara dan Batang, Kawasan Agroindustri Sei Mericim di Deli Serdang; Kawasan Agromaritim Teluk Weda di Halmera Tengah, dan Kawasan Agrowisata Lido di Bogor dan Sukabumi.

"Saya yakin dengan model perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini mampu membuka lapangan kerja baru yang lebih efektif," ucapnya.

Menaker Ida menambahkan, pengembangan usaha terintegrasi ini juga akan dilakukan dari hulu hingga ke hilir yang dapat memungkinkan terjadinya sustainability atau keberlanjutan usaha untuk membentuk sebuah ekosistem perluasan kerja yang efektif dan berkelanjutan. "Dan yang terpenting adanya dukungan lintas sektor dan partisipasi stakeholder di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi lembaga keuangan dan pihak swasta," ucap Menaker Ida.

Selain itu, sejak 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kerja sama dengan IPB University dalam program bidang pengembangan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian, kelautan, dan perluasan kesempatan kerja. "Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan IPB University yang telah membantu perencanaan dan akan mendampingi pelaksanaan program yang strategis ini," kata Menaker Ida.

Sementara itu, Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, ini suatu kolaborasi yang luar biasa antara Kemnaker dengan IPB University untuk membuat learning center dalam meningkatkan kualitas produksi dan akses pasar di masyarakat. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemnaker yang sudah memfasilitasi perluasan lapangan kerja, kita harapkan momentum pertanian ini dapat bangkit kembali dan itu harus dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Namun demikian, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah tetap optimistis untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. "Untuk 2021 sekitar 20 persen, 2 jutaan lebih, ini memang paling berat karena waktunya tinggal sebentar," ujarnya. (CM)

Editor: Syarif Wibowo