Jelang Iduladha, Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Seluruh Hewan Kurban Dalam Kondisi Sehat

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR, Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan hewan kurban yang didistribusikan untuk Hari Raya Iduladha 2023 dalam kondisi sehat. Dia mengimbau pemerintah memperbanyak distribusi vaksin bagi hewan kurban agar terhindar dari virus lato-lato atau Lumpy Skin Disease (LSD).

Hal ini diperlukan mengingat permintaan hewan kurban seperti sapi dan kambing tengah meningkat drastis menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 2023.

Baca Juga

Mampukah Serangan Balas Dendam Trump Melemahkan ISIS di Suriah?

"Kami mendorong pemerintah dapat mengambil tindakan yang proaktif untuk memastikan perlindungan yang kuat terhadap hewan kurban pada perayaan Iduladha 2023," kata Puan, Kamis (22/6/2023). 

Sebagai salah satu daerah penyuplai hewan kurban, di Provinsi Banten diketahui terdapat 332 ekor hewan ternak yang terinfeksi virus LSD. Lalu di Sidoarjo, Jawa Timur terdapat 250 ekor sapi kurban yang juga terjangkit virus tersebut. 

Baca Juga

Muhammadiyah Siapkan 27 Lokasi Sholat Iduladha 1444 H di Jakarta, Ini Daftarnya

Selain itu, di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok, Jawa Barat juga ditemukan hewan kurban yang terinfeksi virus LSD. Sebanyak 103 hewan terjangkit virus yang berasal dari serangga vektor seperti nyamuk dan kutu.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah memperbanyak pendistribusian vaksin ke peternakan agar dapat meminimalisasi penyebaran virus pada hewan kurban. Dengan begitu, hewan kurban yang dijual lebih sehat saat dikonsumsi. 

“Tindakan yang dapat diambil adalah memperbanyak distribusi vaksin. Vaksinasi yang tepat dan diberikan pada waktu yang sesuai dapat membantu melindungi hewan-hewan tersebut," ucap Puan.

Puan menyoroti permintaan Pemerintah Provinsi Lampung yang kekurangan 400.000-500.000 vaksin LSD. Puan mendorong pemerintah segera memberikan bantuan untuk pemerintah daerah yang kekurangan stok vaksin.

“Jangan sampai karena kurangnya vaksin nanti akan berdampak terhadap pasokan hewan kurban. Pemerintah pusat perlu mengakomodasi kebutuhan di daerah,” ujar mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penjualan hewan kurban. Dengan begitu, tidak ada hewan kurban yang terjangkit virus beredar di masyarakat. 

“Pemerintah harus bisa memastikan semua hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Pemda melakui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengintensifkan pemeriksaan hewan di kandang peternak atau lapak-lapak penjual hewan kurban,” tutur Puan.