Jokowi Diuntungkan jika Airlangga Hartarto Berinisiatif Mundur Â

JAKARTA, iNews.id - Airlangga Hartarto tidak perlu menunggu perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggalkan posisinya sebagai menteri perindustrian. Pengunduran diri mestinya dilakukan setelah Airlangga dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Airlangga harus menghormati tradisi politik Jokowi yang tidak membolehkan rangkap jabatan. Meninggalkan kabinet bisa saja ditempuh meskipun Partai Golkar tidak menganut peraturan seorang ketua umum harus mundur dari jabatan menteri.

Pelapor PBB: Pemindahan Warga Palestina ke Afrika Selatan Dapat Bantu Israel Mencapai Tujuan Genosida

"Dengan kesadaran sendiri Airlangga harus mundur tanpa menunggu sinyal dan kode dari Presiden Jokowi," ujar Pangi di Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, inisiatif Airlangga mundur sebagai menteri perindustrian akan membantu Jokowi dalam membuktikan semua janji dan komitmen politiknya saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Lagi pula, kata dia, tidak akan mudah bagi Airlangga menunaikan tugas menteri dan ketua partai secara bersamaan.

"Kalau menteri sekaligus ketua umum partai jelas tidak akan bisa fokus mengurai problem fundamental dari level hulu sampai level hilir di institusi kementerian yang dipimpinnya," katanya.

Sementara itu, Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Terlebih jika perombakan itu hanya sekadar merespons status Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.

Dia mengatakan, di sisa masa bakti yang tinggal setahun lebih ini, kemungkinan Jokowi mengganti Airlangga sangat kecil. Presiden, kata dia, membutuhkan Golkar agar roda pemerintahan stabil dan mendapat dukungan dari parlemen.

"Pak Jokowi sedang berusaha menjaga hubungan baik dengan Golkar. Tujuannya ada dua, pertama, memastikan dukungan Golkar di parlemen. Ini terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, ketua DPR akan tetap diisi wakil Golkar," ujar Abbas di Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, Jokowi juga membutuhkan Partai Golkar untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi harus melakukan itu karena tidak punya kontrol langsung ke partai politik, sehingga sebagai calon presiden mantan gubernur DKI Jakarta itu harus bekerja ekstra.

Editor: Achmad Syukron Fadillah