Jokowi: Komunikasi Kurang Bagus soal Vaksin Covid-19 Bisa Kayak UU Cipta Kerja

Senin, 19 Oktober 2020 - 12:19:00 WIB

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya agar menyiapkan dengan baik semua hal terkait vaksin virus corona (Covid-19). Hal itu agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun meminta agar vaksin jangan tergesa-gesa dilakukan sehingga dapat direncanakan dengan baik. Alasannya karena sangat kompleks menyangkut persepsi di masyarakat.

Baca Juga

Presiden Serbia Ungkap Perang NATO Vs Rusia Tak Terelakkan

"Kalau komunikasinya kurang bagus bisa kejadian kayak UU cipta kerja," katanya saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas mengenai penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2020).

Jokowi berharap para menterinya menyiapkan komunikasi publik terkait halal dan haram vaksin. Selain itu terkait dengan harga dan kualitas vaksin.

Baca Juga

Jokowi Minta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober

"Nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya kita sampaikan ke publik," ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Minta Stafsus Temui Demonstran Omnibus Law

Sebelumnya Jokowi menyebutkan vaksin Covid-19 buatan perusahaan Inggris AstraZeneca akan tiba di Tanah Air pada April 2021. Kepala negara meminta proses vaksinasi nanti benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Saya tadi sudah mendapatkan laporan dari Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), vaksin dari AstraZeneca itu pertama tiba April 2021. Total kita akan mendapatkan 100 juta dosis,” kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mengenai penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2020).

Baca Juga

Naskah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disampaikan ke Jokowi

Jokowi menegaskan, vaksinasi bukan perkara mudah. Seluruh pihak yang terlibat tidak boleh menganggap enteng. Pemerintah harus dapat menjelaskan ke publik bagaimana vaksinasi nanti diterapkan, mulai siapa saja yang mendapatkan atau siapa pertama diberi.

“Siapa yang (dapat) gratis, siapa mandiri. Ini harus detail. Jangan sampai nanti dihantam isu, diplintir, nanti masyarakat demo lagi karena sekarang masyarakat memang dalam posisi sulit,” ucapnya.