Jokowi Lebur LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui Perpres itu ada empat lembaga lain yang dilebur ke BRIN.

Empat lembaga tersebut yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Tugas, fungsi, dan kewenangan empat lembaga ini harus diintegrasikan ke dalam BRIN paling lama dua tahun sejak berlakunya Perpres ini.

Baca Juga

Trump: AS dan China akan Bekerja Sama dalam Penyelesaian Konflik Ukraina

"Dengan integrasi sebagaimana dimaksud pada (Pasal 69) Ayat (1), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi OPL di lingkungan BRIN," demikian isi Pasal 69 Ayat (2) Perpres 33/2021 sebagaimana dilihat pada Rabu (5/5/2021).

Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan empat lembaga tersebut ke dalam BRIN akan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga

Segera Dilantik Jokowi Jadi Kepala BRIN, Ini Profil Laksana Tri Handoko

Perpres 33/2021 menyatakan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang LIPI, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang BPPT, Perpres Nomor 46 Tahun 2013 tentang Batan, dan Perpres Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian ketentuan pelaksana dari aturan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres 33/2021.

Perpres 33/2021 ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 April 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Ad Interim Mahfud MD pada tanggal yang sama. Namun demikian, hingga berita ini ditulis, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko serta Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman belum menjawab pesan singkat untuk mengonfirmasi Perpres tersebut.

Editor: Rizal Bomantama