Jokowi Minta Daerah yang Berstatus PSBB dan Non-PSBB Dibandingkan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya membandingkan provinsi, kabupaten dan kota yang menerapkan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) dan yang tidak. Perbandingan tersebut terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di seluruh Indonesia.

Jokowi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) dengan tema evaluasi PSBB, yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Selasa (12/5/2020). Awalnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyuguhkan data 10 provinsi terbanyak kasus terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19).

China Ancam Tindakan Keras Jika PM Jepang Tak Cabut Komentarnya soal Taiwan

"Dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta Jawa Barat dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB," katanya.

Jokowi mengatakan, evaluasi tidak hanya dilakukan kepada provinsi, kabupaten dan kota yang menerapkan PSBB melainkan yang tidak. Meski tidak menerapkan PSBB, dia mengaku, provinsi, kabupaten dan kota tersebut menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jokowi: Pengendalian Corona di Pulau Jawa Harus Efektif sampai Lebaran

"Oleh sebab itu ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi juga meminta para menterinya berhati-hati dalam merumuskan pelonggaran atau relaksasi PSBB. Wacana tersebut pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Jokowi Minta Pelonggaran PSBB Dilakukan Hati-Hati dan Tak Tergesa-gesa

Jokowi meminta pelonggaran PSBB dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. "Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa," ujarnya.

Sebelum pelonggaran PSBB itu diterapkan, Jokowi berharap, agar terlebih dahulu dilakukan pengkajian data-data. Pengkajian itu terkait pelaksanaan PSBB di lapangan.

"Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," ujar mantan wali kota Solo.

Editor: Djibril Muhammad