Jokowi: Saya Tidak Akan Berkampanye

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. Pernyataan itu menjawab kemungkinan dirinya berkampanye pada hari terakhir kampanye 10 Februari 2024 mendatang.

Semula, Jokowi ditanya awak media terkait kemungkinannya berkampanye menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Baca Juga

Imbas Serangan Teroris Pantai Bondi, Kuburan Muslim Sydney Dinodai dengan Kepala Babi

“Yang bilang siapa?” tanya Jokowi kepada awak media di sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

Dia kemudian menegaskan kembali bahwa presiden diperbolehkan kampanye sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, undang-undang tersebut mengatur hak presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye.

“Ini, saya ingin menegaskan kembali pernyataan Saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan Undang-Undang untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan,” kata Jokowi.

Hanya saja, dia menegaskan tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. “Tapi jika pertanyaannya, apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye atau pun memihak. Pernyataan tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan pejabat negara berhak untuk berpolitik. Begitu pula menteri.

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini gak boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Jokowi menekankan yang terpenting menteri atau pun presiden saat berkampanye tak boleh menggunakan fasilitas dari negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Editor: Rizky Agustian