Jokowi soal Pencopotan Atribut PDIP dan Ganjar-Mahfud: Semua Aparat Harus Netral

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aparat negara harus bersikap netral di Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya menanggapi pencopotan atribut PDIP dan Ganjar-Mahfud di Bali.

Dia mengaku telah menerima informasi dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Menurutnya ada pemindahan atribut saat kunjungan kerjanya.

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus PDIP di Bali.

Baca Juga

Komunitas Ojol Pendukung Ganjar Pranowo Perbaiki Fasilitas Olahraga di Kuningan

"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi.

Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian.

Baca Juga

5 Fakta Masa Kecil Ganjar Pranowo, Pernah Diusir dan Pindah ke Rumah Beralas Tanah

"Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.

Baca Juga

PDIP Belum Terima Penjelasan Satpol PP Bali soal Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan

Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

"Iya itu semua urusan pemerintah daerah," katanya.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP jelang kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali. Penurunan tersebut sangat diskriminatif.

Deddy meminta aparat setempat untuk memberikan perlakuan yang sama dengan kontestan lainnya. Ia melihat, banyak sekali atribut kontestan lain yang bertengger di sejumlah wilayah Indonesia.

"Baliho, spanduk dan reklame untuk pasangan Prabowo-Gibran ada di mana-mana, di seluruh penjuru negeri ini, mengapa tidak dicopot?. Pertanyaan saya, apakah itu (permintaan) Presiden/Istana atau di tingkat daerah," ujar Deddy Yevri Sitorus Selasa (31/10).

Editor: Faieq Hidayat