Jokowi Tetapkan Darurat Sipil, Begini Respons Kapolri Jenderal Idham Azis

Irfan Ma'ruf ยท Selasa, 31 Maret 2020 - 14:32 WIB
Jokowi Tetapkan Darurat Sipil, Begini Respons Kapolri Jenderal Idham Azis

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pembatasan sosial skala besar. Pembatasan tersebut juga disertai dengan status darurat sipil.

Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan akan mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan darurat sipil dalam menghadapi pandemi virus corona (covid-19). Hal itu disampaikan dia saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR secara virtual.

"Pemberlakuan darurat sipil mendasari Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Polri mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk diterapkannya darurat sipil dalam rangka menanggapi pandemi Covid-19," kata Idham, Selasa (31/3/2020).

Idham berujar, penerapan darurat sipil sudah sejalan dengan maklumat Kapolri. Dia memastikan, nantinya Polri bakal menjalankan kebijakan darurat sipil apabila diberlakukan.

"Polri akan bertindak sesuai kebijakan yang dikeluarkan penguasa darurat sipil pusat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat," tutur Idham.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan saat ini perlu menerapkan kebijakan darurat sipil guna menangani pandemi covid-19 di Indonesia.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar physical distancing dilakukan dengan lebih tegas lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Tadi sudah saya sampaikan, perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi di Istana negara dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas Covid-19 (30/3/2020).

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman kemudian menuliskan penjelasan dari pernyataan Jokowi mengenai kebijakan darurat sipil tersebut.

"Presiden Jokowi menetapkan tahapan baru melawan covid-19 yaitu: pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Editor : Djibril Muhammad