Jokowi Tetapkan Darurat Sipil, Begini Respons Kapolri Jenderal Idham Azis

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pembatasan sosial skala besar. Pembatasan tersebut juga disertai dengan status darurat sipil.

Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan akan mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan darurat sipil dalam menghadapi pandemi virus corona (covid-19). Hal itu disampaikan dia saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR secara virtual.

Baca Juga

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

"Pemberlakuan darurat sipil mendasari Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Polri mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk diterapkannya darurat sipil dalam rangka menanggapi pandemi Covid-19," kata Idham, Selasa (31/3/2020).

Idham berujar, penerapan darurat sipil sudah sejalan dengan maklumat Kapolri. Dia memastikan, nantinya Polri bakal menjalankan kebijakan darurat sipil apabila diberlakukan.

"Polri akan bertindak sesuai kebijakan yang dikeluarkan penguasa darurat sipil pusat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat," tutur Idham.