Jual Beli Data E-KTP dan KK Ramai di Medsos, Kemendagri Lapor Bareskrim

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 30 Juli 2019 - 15:25 WIB
Jual Beli Data E-KTP dan KK Ramai di Medsos, Kemendagri Lapor Bareskrim

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh saat berkunjung ke Kantor Ombudsman Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan kasus dugaan jual-beli data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang ramai di media sosial (medos) ke Bareskrim Polri. Pelaporan dilakukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh hari ini, Selasa (30/7/2019).

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Hari ini tim Dirjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut ya," katanya di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Di tempat yang sama, Zudan mengatakan, walaupun remsi melaporkan, namun hingga kini belum ada pihak yang dilaporkan. "Kami berkoordinasi, dengan Bareskrim agar proses penyalahgunaan data, baik lewat medsos maupun media lain, bisa segera dilacak. Sebab negara harus bisa memberikan rasa tenang kepada masyarakat," tuturnya.

Kemendagri, Zudan menambahkan, hanya melaporkan kejadian yang ramai di medsos. Dia berharap polisi dapat menuntaskan kasus ini sehingga masyarakat dapat tenang terkait keamanan data.

Dia memastikan, kasus jual-beli data e-KTP tidak berasal dari kebocoran data dari pihak internal, melainkan dari pihak-pihak lain yang menggunakan medsos. Sehingga, data elektronik masyarakat mudah diperoleh.

"Dari berbagai medsos, sebab di sana banyak sekali KK dan KTP elektronik di medsos. Kalau kita klik, kita akan keluar datanya. Bisa jadi ada pemulung data di sana. Nah, pemulung data ini berbahaya," tuturnya.

Dia juga mengimbau masyarakat tidak sembarangan memberikan data kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk, tidak mengunggah e-KTP atau KK di medsos.

"Kalau masyarakat memberikan datanya ke bank, buatlah konsensus, buat perjanjian. Jangan data Anda digunakan untuk keperluan di luar transaksi. Dengan asuransi juga buat konsensus jangan digunakan untuk keperluan lain," katanya.

Kasus ini mencuat dari akun Twitter @hendralm milik Hendra Hendrawan. Dalam akun Twitternya dia men-tweet keherannya mengapa data nomor induk kependudukan (NIK) di e-KTP juga data KK warga bebas diperjualbelikan di medsos. Padahal, menurut dia, data itu rahasia.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila," tulis Hendra, Jumat (26/7/219).

Dia juga menduga nama grup yang memperjualbelikan data itu bernama Dream Maeket Official. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Polri. Tim Siber Polri juga bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri untuk menuntaskan kasus ini.

Editor : Djibril Muhammad