Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Cara Cek PKH BPNT November 2025, Simak Daftar Penerima dan Jadwal Pencairannya di Sini!
Advertisement . Scroll to see content

Jubir AMIN Soroti Survei LSI: Sulit Bedakan Bansos untuk Kepentingan Rakyat atau Anak

Senin, 26 Februari 2024 - 19:35:00 WIB
Jubir AMIN Soroti Survei LSI: Sulit Bedakan Bansos untuk Kepentingan Rakyat atau Anak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (16/2/2024). (Foto: BPMI Setpres)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Jubir AMIN), Iwan Tarigan merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 19-21 Februari 2024. Survei itu menunjukkan 69,3 persen penerima bantuan sosial (bansos) memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024. 

Iwan sepakat dengan LSI. Sebab, kata dia, sangat sulit membedakan antara kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bansos untuk kepentingan rakyat atau kepentingan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Ya kami sependapat dengan LSI. Oleh karena itu dari awal kami sangat mengkritik dan menentang politik bansos yang di gelontorkan oleh Pemerintahan Jokowi karena akan sulit membedakan antara kebijakan untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan anaknya yang ikut kontestasi pilpres," ucap Iwan saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Iwan menegaskan, dana bansos ratusan triliun dapat diindikasikan sebagai politik uang yang bersumber dari APBN untuk memenangkan Gibran.

"Dana Bansos Rp496 triliun yang sangat besar tentunya bisa diindikasikan sebagai politik uang untuk memenangkan anaknya Gibran menjadi cawapres, dan tentunya ini lebih jahat lagi karena politik uang menggunakan APBN yang dibungkus dengan kebijakan bansos," ungkapnya.

Dia menekankan Koalisi Perubahan pengusung AMIN mendukung adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut