Jumbo! RI Butuh Rp10.142 Triliun untuk Bangun Infrastruktur hingga 2029

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia membutuhkan 625 miliar dolar AS atau setara Rp10.142 triliun (kurs Rp16.228) untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu dalam periode 2025-2029.

Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan APBN. Oleh karenanya, diperlukan partisipasi swasta untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Rusia Tuduh Ukraina dan Inggris Coba Curi Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik Kinzhal

“Konferensi ini kita harapkan bisa mendapatkan masukan soal rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kita memiliki kebutuhan mendesak dan harus memastikan akses yang adil terhadap layanan infrastruktur. Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dana besar dari periode 2025–2029, yakni sebesar 625 miliar dolar AS,” ujarnya dalam acara International Conference On Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya dapat menyediakan setidaknya 40 persen dari total kebutuhan pembangunan tersebut. Sisanya masih harus dipenuhi melalui kerja sama dengan sektor swasta.

AHY: Infrastruktur Bukan hanya Urusan Nasional, Bagian dari Kesepakatan Global

“Anggaran pemerintah akan bisa membiayai 40 persen di antaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang kreatif,” ungkapnya.

“Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk menciptakan mekanisme pendanaan kreatif,” tutur dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu mengatasi gap pembiayaan infrastruktur.

AHY menjelaskan, diperlukan pembiayaan kreatif di luar APBN untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat membantu mengurangi gap pembiayaan infrastruktur.

“Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Danantara telah mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, jadi berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tapi juga bisa berinvestasi,” ujarnya usai menghadiri ICI di JCC Senayan.

AHY mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi proyek-proyek infrastruktur prioritas untuk ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi.

“Nanti diharapkan lewat forum ini kami akan menyusun, apa yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita tunda, dan berapa besar yang kita butuhkan untuk pendanaan (infrastruktur) tersebut,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin