Kadis PUPR Sumut Dapat Jatah Rp8 Miliar dari Penggarap Proyek Jalan, Disetor Bertahap

JAKARTA, iNews.id - Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan. KPK mengungkap Topan diduga mendapatkan jatah Rp8 miliar dari perusahaan pemenang lelang proyek jalan tersebut.

Uang Rp8 miliar itu merupakan realisasi dari fee 4-5 persen atas nilai proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara. Nilai kedua proyek itu ditaksir mencapai Rp231,8 miliar.

Baca Juga

Ukraina Sangkal Serangan 91 Drone Kamikaze ke Kediaman Putin: 'Ini Kebohongan Rusia'

"Ada hitung-hitungannya seperti kepala Dinas akan diberikan sekitar 4-5 persen dari nilai proyek. Kalau dikira-kira dari Rp231,8 miliar itu, 4 persennya sekitar Rp8 miliar," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Asep menjelaskan, uang tersebut diberikan kepada Topan dalam beberapa termin. Adapun total komisi itu diterima anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution itu setelah proyek tersebut rampung dikerjakan.

Baca Juga

Menteri PU Respons Kadis PUPR Sumut Jadi Tersangka KPK: Mundur atau Dipecat!

"Tapi nanti bertahap setelah proyeknya selesai, karena pembayarannya pun ada termin pembayarannya," tutur Asep.

Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut. Topan menjadi salah satu tersangka yang ditetapkan KPK.

Baca Juga

Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Jadi Tersangka KPK, padahal Baru 4 Bulan Dilantik Bobby

Baca Juga

Kata KPK soal Peluang Panggil Bobby terkait Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

Sementara empat tersangka lainnya yakni Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.

Penetapan tersangka itu buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumut pada Kamis (26/6/2025) malam. Dalam OTT itu, KPK menangkap 6 orang.