Kapolri: Korps Brimob Harus Jadi Teladan di Masyarakat dan Institusi

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri, Kamis (10/3/2022). Rakernis itu bertajuk 'Sikap dan Tindakan Brimob Harus dan Hanya Berorientasi Kepada Kepentingan Bangsa dan Negara' di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam amanatnya, Sigit menyampaikan Korps Brimob Polri harus menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat. Amanat itu juga disampaikan kepada seluruh anggota Polri, salah satunya mengenai urusan kedisiplinan nasional seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapim TNI-Polri tahun 2022.

Baca Juga

Kebakaran Dahsyat Melanda 7 Gedung Tinggi Hong Kong, 44 Orang Tewas, China Berduka

"TNI-Polri memiliki kedisiplinan yang berbeda dengan masyarakat. Namun, saya yakin Korps Brimob Polri memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi lagi. Saya berharap Korps Brimob Polri menjadi teladan tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada seluruh anggota Polri," kata Sigit saat menyampaikan amanatnya, Kamis (10/3/2022).

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan perkembangan lingkungan strategis yang semakin cepat dan tidak menentu, mulai dari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, terorisme, pandemi Covid-19, invasi militer Ukraina, krisis energi serta ekonomi global, inflasi, dan sebagainya.

Baca Juga

Kapolri: Polri Akan Kawal Kepatuhan Wajib Pajak untuk Bayar Pajak

"Tentunya, perkembangan lingkungan strategis tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas sehingga membuat tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks," ujar Sigit.

Pemerintah, kata Sigit, saat ini sedang melakukan transformasi kebijakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menekankan kepada jajaran untuk mengawal dan mendukung dengan maksimal program Pemerintah tersebut. 

"Dalam situasi ini, kehadiran cepat pasukan Brimob Polri diperlukan untuk menghentikan konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan. Penanganan konflik dan huru-hara anarkis harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas serta menunjung tinggi Hak Asasi Manusia," ucap Sigit.