Kartu Prakerja Meningkatkan Kompetensi Masyarakat Indonesia

Dave Akbarshah Fikarno ยท Minggu, 03 Mei 2020 - 20:49 WIB
Kartu Prakerja Meningkatkan Kompetensi Masyarakat Indonesia

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono. (Foto: dok.pri).

Dave Akbarshah Fikarno Laksono
Anggota DPR RI Fraksi Golkar

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui program Kartu Pra Kerja yang ditanda tangani pada 26 Februari 2020 dan diluncurkan pada 20 Maret 2020 telah menjadi era baru bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kebijakan tersebut tidak saja menjadi modal bagi masyarakat untuk memiliki keahlian kerja melainkan juga membuat bangsa Indonesia memiliki tabungan kualitas SDM siap pakai di berbagai bidang.

Program ini merupakan bentuk bantuan serta perhatian dari pemerintah untuk masyarakat agar memiliki keahlian kerja sesuai bidangnya untuk kemudian diberikan kartu prakerja yang diharapkan industri dapat menyerapnya. Kehadiran kartu tersebut juga mendorong masyarakat dapat membuat atau membuka usaha sendiri melalui keahlian yang dimiliki, sehingga nantinya kehidupan para pekerja terutama di sektor informal bisa terjamin dengan penambahan keahlian tersebut.

Kartu prakerja merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk memberikan peluang lebih banyak lagi kepada masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Secara konseptual kartu ini bukanlah sebagai insentif kepada pengangguran yang tinggal menerima uang dari pemerintah selama beberapa bulan.

Jika masih ada yang berpandangan seperti itu maka salah besar, sebab sejak awal pemerintah menyiapkan program ini adalah untuk menambah skill atau keahlian bagi masyarakat baik itu yang belum mendapat kerja ataupun para pekerja di sektor informal.

Dalam situs resmi prakerja dinyatakan, “Kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin meningkatkan keterampilannya”. Selain itu kartu ini ditujukan “Bukan saja kepada yang belum mendapat kerja tetapi juga para karyawan, pegawai, dan buruh”.

Jika kita menyimak maksud dan tujuan dari kartu ini dari pengantar di situs tersebut, sasarannya cukup jelas bahwa semua lapisan masyarakat yang produktif dapat menikmati program ini. Jika berbicara mengenai angkatan kerja di Indonesia maka beberapa data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia adalah bergerak di sektor informal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 126, 51 juta penduduk bekerja di Indonesia, 56,02 juta orang (44,28%) bekerja di sektor formal, sementara 70,49 juta orang (55,72%) bekerja di sektor informal. Dari data tersebut terlihat para pekerja informal mendominasi pekerjaan di Indonesia dan mereka termasuk golongan yang cukup rentan dalam pendapatan ekonomi serta mudah masuk ke jurang kemiskinan baru.

Sasaran utama pemerintah akan tertuju kepada kelompok ini agar mereka mendapatkan kompetensi sesuai dengan standar industri yang membutuhkan atau menjadi wirausahawan menengah dan kecil sehingga dapat menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Program ini dilaksanakan karena berbagai data menyatakan Indonesia memiliki potensi besar ekonomi dan kondisi global yang semakin mengarah kepada ketidakpastian.

Tantangan ekonomi dunia ke depan akan semakin besar dengan dinamikanya yang semakin tidak terkendali. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kesiapan sumber daya manusia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Kendati demikian data di kawasan Asian Tenggara menunjukkan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Menurut data Bank Dunia perekonomian Indonesia secara Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1, 042 triliun dolar Amerika Serikat atau setara Rp14.837 pada 2018 dan diperdiksi akan menjadi negara dengan pertumbahan ekonomi yang semakin meningkat. Bahkan menurut International Monetary Fund (IMF) akan dapat meningkat, yaitu PDB Indonesia pada 2024 menjadi 1,61 triliun dolar AS atau setara dengan Rp22.494 triliun.

Tentu data tersebut jika tidak ada kondisi mendadak mengubah kondisi dunia yang membuat akhirnya ekonomi negara semakin tertekan. Namun dari tenaga produktif masyarakat Indonesia harus sudah siap menghadapi era ke depan menuju kemerdekaan yang ke-100 pada 2045.

Dari beberapa data tersebut maka semangat optimisme perlu dibangun dalam menjalankan program kartu prakerja. Kini yang perlu menjadi bahan refleksi bersama adalah serapan ataupun penyaluran dari penyelenggaraan pelatihan untuk mendapatkan kartu prakerja tersebut. Maka perlu setidaknya dibuat dua penyaluran yakni melalui penyaluran ke arah investasi luar negeri dan skema UMKM karena keduanya saling menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Skema Investasi, dalam skema ini para pemilik kartu prakerja dapat menjadi mitra ataupun diarahkan untuk bisa mengisi posisi dalam industri yang berkaitan dengan investasi tersebut. Untuk investasi ini dapat berupa bidang pariwisata, jasa, dan digital. Kemudian pada sektor-sektor lain yang dapat diserap oleh tenaga kerja serta mudah diakses oleh masyarakat dan tentunya skema serapan tersebut harus sesuai dengan kompetensi yang telah didapat dari pelatihan kartu pra kerja berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh.

Skema UMKM, dalam skema ini maka pemerintah perlu memberikan dukungan bagi UMKM untuk lebih berkembang. Adapun bentuk-bentuk usaha kecil dan menengah yang menjadi target sasaran dari skema ini disesuaikan dengan materi pelatihan yang telah didapat dalam proses mendapatkan kartu tersebut.

Dengan demikian penyaluran pekerjaan akan lebih mudah terserap pada skema ini. Banyak jenis usaha menengah yang dapat jadi contoh misalnya bila ada pelatihan mengenai teknik berkomunikasi yang baik maka bisa diarahkan untuk dapat menjadi pemandu wisata, membuat newsletter atau media online sendiri dengan tentunya mengikuti berbagai tahapan pelatihan yang tersedia.

Selain itu diarahankan pada asosiasi-asosiasi profesi untuk dapat mendukung kebutuhan para pemilik kartu pra kerja tersebut agar tidak mengalami kesulitan ketika harus mencari dukungan dari lembaga profesi saat ingin mendirikan usaha.

Kedua bentuk penyaluran melalui skema investasi dan UMKM itu harus berjalan secara sinergi dengan berbagai pihak agar mewujudkan kompetensi masyarakat Indonesia yang siap berdaya saing segera cepat terlaksana.

Pada situasi saat ini, dalam masa Pandemi Covid-19, tentu pemerintah harus memprioritaskan terlebih dahulu kepada mereka yang terdampak penutupan perusahaan akibat wabah tersebut. Sehingga untuk saat ini diprioritaskan bagi pekerja yang mengalami PHK untuk mengikuti program pelatihan prakerja, dengan demikian mereka dapat mengembangkan keahlian yang dimiliki sebagai modal membuat usaha.

Pemerintah juga telah mendukung hal itu melalui Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perppu tersebut terdapat pasal yang menguntungkan UMKM.

Dengan demikian program Kartu Prakerja untuk saat ini perlu semakin dipercepat karena potensi goncangan ekonomi pascawabah corona cukup terasa. Langkah cepat ini perlu diapresiasi dalam upaya penyelamatan ekonomi Indonesia.

Sementara perdebatan antara setuju dan tidak dengan program Kartu Prakerja ini sebaiknya tidak semakin diperbesar karena upaya pemerintah dengan membuat program ini adalah untuk masyarakat Indonesia agar semua memiliki keahlian serta kompetensi.

Bila pun harus mengkritik, secara bersama-sama kita mesti membuat program ini berjalan sesuai harapan semua pihak baik itu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Mengingat kecepatan dan kewaspadaan akan perkembangan ekonomi global tidak terprediksi, dengan persiapan yang matang maka setidaknya Indonesia secara ekonomi tetap stabil. Dengan begitu Indonesia bersiap menjadi negara maju.

Editor : Zen Teguh