Kasus Covid-19 Kalbar Naik, Doni Monardo Minta Perbatasan dengan Malaysia Diperketat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menjelaskan kasus covid-19 di Kalimantan Barat (Kalbar) meningkat dalam satu bulan terakhir. Oleh sebab itu dia meminta pos lintas batas dengan Malaysia diperketat.

Menurut laporan yang diterima Doni, peningkatan kasus itu diprediksi karena adanya kepulangan atau aktivitas keluar masuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kalbar. Mobilitas pekerja migran itu diketahui didominasi melalui perjalanan darat.

Baca Juga

Siapa Nasry Asfura? Capres Honduras Keturunan Palestina yang Didukung Trump

“Meningkatnya kasus aktif (Covid-19) di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” kata Doni di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Berdasarkan data sebelumnya, Kalbar pada bulan Februari 2021 termasuk wilayah yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah. Angka kesembuhan pada saat itu telah mendekati 98 persen dan angka kematian 0,62 persen atau jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70 persen.

Baca Juga

Dinkes Kalbar Pertanyakan KJRI di Malaysia Loloskan Pekerja Migran Positif Covid-19

Guna mencegah adanya peningkatan angka Covid-19 melalui ‘kasus impor’ tersebut, Doni meminta segenap komponen yang ada di wilayah itu segera melakukan upaya kolaboratif dalam menjalankan operasinya. Upaya itu berada di bawah komando dan koordinator dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar Khusus Perbatasan melalui permintaan Gubernur Kalbar H Sutarmidji dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait.

Selain itu, unsur dari pemerintah pusat akan memberikan dukungan baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan lainnya.

“Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera dicarikan solusinya dengan berkolaborasi. Segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah akan diusulkan kepada pusat,” katanya.