Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur, Polri Kirim Tim Audit

JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polri mengirim satu tim ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk melakukan audit atas penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

"Bareskrim Polri telah menurunkan satu tim ke Polda Sulses khususnya di Polres Luwu Timur. Di mana tim tersebut akan melakukan audit terhadap langkah-langkah kepolisian yang telah dilakukan penyidik di dalam menangani kasus ini," ujar Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (10/10/2021).

Baca Juga

Penasihat Senior PM Ungkap Jepang Perlu Kembangkan Senjata Nuklir Sendiri

Rusdi juga mengatakan Polri akan memberikan asistensi terhadap penyidik apabila penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur dilanjutkan kembali. Dia menuturkan apabila terdapat alat bukti baru, penyidik akan melakukan penyelidikan kembali secara transparan.

"Dan juga tentunya akan memberikan asistensi terhadap penyidik apabila penyelidikan ini akan dilakukan kembali. Berdasarkan nanti apabila terdapat alat bukti baru tentunya Polri penyidik akan melakukan penyelidikan kembali terhadap kasus ini tentunya secara profesional, transparan dan akuntabel," kata Rusdi.

Baca Juga

Polda Sulsel Siap Buka Kembali Kasus Dugaan Ayah Perkosa 3 Anak di Luwu Timur

Rusdi mengungkapkan Polri akan mendapatkan alat bukti baru ihwal kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur. Sampai saat ini Polri masih menunggu alat bukti baru yang dimaksud tersebut. Polri akan mendalami jika sudah mendapatkan alat bukti baru.

"Nah ini yang kami tetap tunggu. Polri menunggu. Informasi kami mendapat akan diberikan alat bukti baru. Polri akan menunggu dan ketika nanti dapat bukti baru tersebut Polri akan mendalami," ujar Rusdi.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini terungkap usai ibu kandung ketiga korban melaporkannya ke sejumlah pihak terkait dan juga kepolisian. Terduga pelaku merupakan mantan suaminya yang diduga seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah.

Editor: Rizal Bomantama