Kasus PLTU Riau-1, KPK Limpahkan Berkas Eni Saragih ke Pengadilan

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 09 November 2018 - 17:44 WIB
Kasus PLTU Riau-1, KPK Limpahkan Berkas Eni Saragih ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara kasus suap PLTU Riau-1 dengan tersangka Eni Maulani Saragih ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Eni Maulani Saragih, tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Mantan wakil ketua Komisi VII DPR RI itu terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (13/7/2018) di kediaman mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, yang kini turut menjadi tersangka dalam kasus ini. KPK menetapkan Eni sebagai tersangka keesokan harinya, Sabtu (14/7/2018).

"Pokoknya hari ini pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan. Ya, nanti Pak Rudi Alfonso yang dampingi saya dalam persidangan. Ya kita tunggu saja nanti," kata Eni di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Tahap dua pelimpahan berkas perkara tersebut dibenarkan juru bicara KPK Febri Diansyah. Dia mengatakan, dengan dilimpahkannya berkas, maka penyidikan terhadap Eni Maulani Saragih dipastikan selesai.

"Iya, (tahap dua). Penyidikan sudah selesai. Dalam waktu dekat direncanakan di sidang di PN Tipikor Jakpus," kata Febri kepada iNews.id saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Terkait kasus ini, KPK telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur seperti anak perusahaan BUMN, kepala daerah, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, hingga Dirut PLN Sofyan Basir.

Dalam surat dakwaan Johannes Kotjo, jaksa menduga Eni Saragih mendapatkan fee dari Kotjo berjumlah Rp4,75 miliar secara bertahap. Fee tersebut diberikan jika Kotjo dan kawan-kawannya berhasil menjadi konsorsium pembangunan proyek PLTU Riau-1.

Dalam perkara ini, KPK menduga Eni Maulani Saragih sebagai penerima suap dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Djibril Muhammad