Kasus Suap Bupati Meranti, 4 Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang yang berkaitan dengan kasus dugaan suap Bupati Kepulauan Meranti, M Adil (MA), untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan berlaku enam bulan ke depan sejak 27 April 2023.

"KPK mencegah empat orang agar tidak bepergian keluar negeri dan telah diajukan ke Dirjen Imigrasi sejak 27 April 2023 untuk waktu enam bulan ke depan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/4/2023).

Baca Juga

PBB Murka PM Israel Perintahkan Militer Serang Gaza Meski Gencatan Senjata

Adapun, keempat orang yang dicegah ke luar negeri tersebut yakni, tiga bos PT Hamsa Mandiri International, Reza Pahlevi, Maria Giptia, dan Deny Surya AR, serta satu Aparatur Sipil Negara (ASN), Heny Fitriani. "Ya empat orang tersebut tiga swasta dan satu ASN," ujar Ali.

Keempat orang tersebut dicegah karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk percepatan kelengkapan alat bukti kasus dugaan suap Bupati Kepulauan Meranti. KPK mengimbau agar para pihak yang dicegah tersebut kooperatif jika dipanggil sebagai saksi.

Baca Juga

KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri terkait Kasus Lukas Enembe, Termasuk Pengacara

"Kami berharap agar pihak dimaksud nantinya kooperatif hadir dalam setiap agenda pemanggilan tim penyidik KPK," katanya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil sebagai tersangka. 

Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih (FN) serta Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa (MFA).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq