Kasus Suap dan Gratifikasi Nurhadi, KPK Panggil Politikus Demokrat

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Yosef B. Badeoda hari ini, Selasa (18/2/2020). Politikus kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur ini dipanggil terkait kasus suap dan grarifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Tahun 2011-2016 yang menjerat eks Sekretaris (MA) Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono, dan Eks Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Yosef akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hiendra Soenjoto (HS). Pemanggilan terhadap Yosef hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan tak bisa hadir pada 11 Februari 2020 lalu.

Baca Juga

2.500 Demonstran Ditangkap, Kerusuhan di Iran Terus Meluas

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS," kata Ali di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Selain Yosef, KPK memanggil satu saksi lain bernama Maghdalena yang merupakan notaris. Yosef diperiksa dalam kapasitasnya sebagai advokat.

Baca Juga

Maqdir Diminta Laporkan Keberadaan Nurhadi, KPK: Sembunyikan DPO Diancam Pasal 21 UU Tipikor

Sebelumnya, Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto dimasukkan KPK ke dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Penetapan DPO itu berlaku sejak 13 Februari 2020.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Sementara, Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Nurhadi dan Rezky terancam melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b subsider Pasal 5 ayat 2 lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Hiendra dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Rizal Bomantama