Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kemenag, KPK Panggil Bupati Termuda di Sumsel

Rizki Maulana ยท Rabu, 19 Februari 2020 - 11:33 WIB
Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kemenag, KPK Panggil Bupati Termuda di Sumsel

Gedung KPK di Jakarta Selatan. (Foto: iNews.id/Rizki Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel), Popo Ali Murtopo hari ini, Rabu (19/2/2020). Bupati termuda se-Sumatera Selatan ini akan diperiksa terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2011.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Popo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Undang Sumantri (USM). Undang ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Desember 2019 lalu.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi USM,” ujar Ali di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Selain Popo, KPK hari ini juga memanggil dua orang saksi dari Kemenag atas nama, Tarmizi dan Ashari. Mereka juga diperiksa untuk tersangka USM dalam kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penetapan tersangka terhadap USM merupakan pengembangan atas perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Kemenag Tahun 2011 dengan terpidana Dzulkarnaen Djabar. USM diduga melakukan dua tindak pidana, yang pertama terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer masdrasah tsanawiyah dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp12 miliar. Kedua terkait pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi madrasah tsanawiyah dan madrasah aliah dengan kerugian negara diduga mencapai Rp4 miliar.

Dzulkarnaen yang merupakan mantan anggota Badan Anggaran DPR periode 2009-2014 telah divonis 15 tahun penjara. Dia bersama anaknya, Dendy Prasetia, dan Fahd El Fouz terbukti memengaruhi pejabat di Kemenag untuk memenangkan PT BKM sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah (MTs).

KPK menduga USM melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Rizal Bomantama