Kata Yaqut jelang Diperiksa KPK terkait Korupsi Kuota Haji: Mohon Maaf Lahir Batin

Rabu, 25 Maret 2026 - 13:55:00 WIB

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (25/3/2026) siang. (Foto: iNews.id/Nur Khabibi)

JAKARTA, iNews.id - Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (25/3/2026) siang. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pantauan iNews.id di lokasi, Yaqut tiba di pelataran kantor KPK sekira pukul 13.16 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf yang identik diucapkan saat Idulfitri.

Israel akan Duduki Lebanon Selatan, Hizbullah Bertekad Lawan Agresi

"Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin," kata Yaqut.

Sejumlah pertanyaan awak media yang sudah menunggunya tidak diindahkan. Dengan pengawalan petugas, ia bergegas memasuki Gedung Merah Putih KPK menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan.
Diketahui, KPK kembali memeriksa Yaqut hari ini. Pemeriksaan ini usai Yaqut kembali ditahan di rutan setelah sebelumnya berstatus tahanan rumah.

Eks Penyidik KPK Desak Kasus Korupsi Kuota Haji Eks Menag Yaqut segera Dibawa ke Pengadilan

"Pascadilakukan pengalihan jenis penahanan kembali ke rutan KPK, hari ini penyidik langsung menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka saudara YCQ," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026).

Penjelasan KPK soal Eks Menag Yaqut Tak Diborgol saat Dibawa ke Rutan

Budi menyebutkan, pemeriksaan dimaksudkan sebagai upaya cepat melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Pemeriksaan ini sebagai langkah cepat yang progresif dari penyidik untuk segera melengkapi berkas penyidikan perkara kuota haji ini," ujarnya.

Di sisi lain, pemeriksaan Yaqut juga guna mengulik peran pihak-pihak lain dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

"Pemeriksaan dalam perkara ini juga dibutuhkan untuk terus mendalami dugaan kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang punya peran sentral dalam dugaan TPK dimaksud," ucapnya.

Editor: Puti Aini Yasmin