Kebutuhan Dokter Belum Terpenuhi, Kemenkes Kaji Skema Klinik Koperasi Merah Putih

JAKARTA, iNews.id - Wacana klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak diwajibkan memiliki dokter umum masih dikaji Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemerintah belum memutuskan skema pelayanan maupun standar tenaga medis yang akan diterapkan di fasilitas kesehatan tersebut.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemenuhan tenaga dokter di klinik Koperasi Merah Putih nantinya akan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Baca Juga

Breaking News: Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Presiden

Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan dokter di puskesmas yang hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga medis.

“Nanti kita lihat daerah per daerahnya. Untuk daerah puskesmas saja yang sekarang ini ada, kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, kita masih kekurangan dokter. Kita penuhi dulu yang ada di puskesmas,” kata Dante saat ditemui dalam Sandbox Kesehatan Summit 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Eks Kepala BAIS TNI Soroti Kasus Prabowo Disadap 'Dewan Jenderal': Siapa yang Nyuruh?

Dia menjelaskan, apabila kebutuhan dokter di puskesmas sudah terpenuhi, tenaga medis yang masih tersedia dapat ditempatkan di fasilitas kesehatan Koperasi Desa Merah Putih yang bisa dijangkau.

Sementara itu, jika klinik Koperasi Merah Putih belum memiliki dokter, pelayanan kesehatan masih dimungkinkan dengan memanfaatkan tenaga paramedis lainnya. Namun, standar dan petunjuk teknis pelayanannya akan berbeda dengan fasilitas yang memiliki dokter.

Baca Juga

Truk Gandeng Bermuatan Tebu Terbakar di Pasuruan, Diduga Radiator Terlalu Panas

“Kalau tidak ada dokternya gimana? Bisa menggunakan paramedis lain, tetapi tentu guideline-nya, petunjuk teknis praktisnya berbeda antara yang ada dokter dan yang tidak ada dokternya,” ujarnya.

Dengan demikian, penggunaan tenaga paramedis menjadi salah satu opsi yang masih dibahas pemerintah. Namun, wacana tersebut tidak berarti seluruh klinik Koperasi Merah Putih nantinya diperbolehkan beroperasi tanpa dokter umum.

Baca Juga

Baim Wong Sampaikan Pesan Khusus untuk Komunitas LGBTQ, Ini Peringatannya

Dante menegaskan, pembahasan mengenai skema pelayanan tersebut belum mencapai keputusan final. Pemerintah masih harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, keterlibatan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran, akses masyarakat, hingga ketersediaan dokter.

“Pembahasannya belum final. Nanti kalau pembahasannya sudah final, pasti kita sampaikan ke media karena banyak aspek yang terlibat,” katanya.

Baca Juga

BEI Tambah 300 Saham dalam Daftar HSC, Metodologi Penyaringan Kini Sasar Seluruh Emiten

Pernyataan tersebut disampaikan Dante untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai polemik aturan kewajiban tenaga dokter di klinik Koperasi Merah Putih.

Dia memastikan pemerintah akan menyampaikan keputusan setelah seluruh pembahasan dan aturan teknis selesai disusun.

Masyarakat pun masih perlu menunggu kepastian mengenai standar tenaga kesehatan, mekanisme pelayanan, serta sistem rujukan yang akan diterapkan di klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Editor: Dani M Dahwilani