Kejagung Periksa Lagi Dirut Sritex Rabu Pekan Ini terkait Korupsi Pemberian Kredit

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa kembali Direktur Utama (Dirut) PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL). Rencannya, pemeriksaan akan dilakukan pada Rabu (18/6/2025) pekan ini.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar pemeriksaan Iwan Kurniawan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex.

Baca Juga

Rusia-Ukraina Saling Serang, Zelensky Minta Bantuan AS dan Eropa

"Penyidik sudah menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025. Di sana dijadwal sekitar pukul 9 WIB pagi hari," katanya pada Senin (16/6/2025).

Harli menjelaskan Kejagung akan memeriksa Iwan berkaitan dengan peruntukkan pemberian kredit bank kepada PT Sritex. Tak hanya itu, Kejagung juga akan mendalami apa kewenangan Iwan dalam pemberian kredit itu.

Baca Juga

Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Diperiksa Kejagung, Terlibat Pengajuan Kredit?

"Sehingga sangat penting, sangat urgen bagi penyidik untuk melihat benang merah terkait soal penyaluran kredit," ujar dia.

Baca Juga

Penuhi Panggilan Kejagung, Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Bawa Tas

Ini merupakan ketiga kalinya Iwan akan diperiksa. Iwan sebelumnya telah menjalani dua kali pemeriksaan.

Sebagai informasi, Kejagung sejauh ini telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara korupsi di PT Sritex. Mereka di antaranya Komisaris Utama PT, Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 Zainuddin Mappa dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata.

Duduk perkara kasus ini berkaitan dengan pemberian kredit dari Bank DKI dan Bank BJB kepada PT Sritex. Total kredit yang diberikan adalah Rp692 miliar dengan rincian Rp543 miliar dari Bank BJB dan Rp149 miliar dari Bank DKI.

Pemberian kredit ini dinilai bertentangan dengan analisis yang tepat, bertentangan dengan prosedur Bank hingga bertentang dengan ketentuan UU Nomor 10 tahun 1998. Kejagung juga mendapati bahwa uang pemberian kredit itu juga tidak digunakan pada tujuan utamanya yaitu sebagai modal kerja.

Pemberian kredit justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset tanah.

Editor: Puti Aini Yasmin