Kejagung Tetapkan Eks Dirut Krakatau Steel Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Pabrik Blast Furnace

Tim iNews ยท Senin, 18 Juli 2022 - 22:05:00 WIB
Kejagung Tetapkan Eks Dirut Krakatau Steel Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Pabrik Blast Furnace
Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana sudah mentapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Krakatau Steel (Foto : Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Dirut Krakatau Steel Fazwar Bujang jadi tersangka dugaan korupsi pembangunan Pabrik Blast Furnace pada tahun 2011. Selain Fazwar Bujang, ada empat tersangka lainnya.

Tersangka itu di antaranya Andi Soko Setiabudi (ASS) selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005-2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010-2015, juga Bambang Purnomo (BP) selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015, Hernanto Wiryomijoyo (HW) alias Raden Hernanto (RH) selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011. 

General Manager Proyek PT Krakatau Steel dari Juli 2013-Agustus 2019, dan Muhammad Reza (MR) selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013-2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana menyebut kelima tersangka sudah ditahan. 

"Sebelum dilakukan penahanan, lima orang tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat serta negatif Covid-19," kata Ketut dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut penyebabnya, pabrik blast furnance yang dibangun perusahaan pelat merah tersebut sampai saat ini mangkrak. Padahal, uang negara yang telah digelontorkan mencapai triliunan rupiah. 

"Pekerjaan (pembangunan pabrik) sampai saat ini belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi," kata Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (24/2/2022). 

Menurut Jaksa Agung, pembangunan pabrik itu sebenarnya bertujuan memajukan industri baja dalam negeri. Kendati demikian, pembangunannya menggunakan bahan bakar batubara yang biaya produksinya lebih murah ketimbang gas. 

"Peristiwa pidana itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan sampai saat ini mangkrak, tidak bisa digunakan," ujarnya.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda