Kejagung Ungkap Penyebab Indrasari Wisnu Wardhana Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung memberi penjelasan terkait faktor pelanggaran yang dilakukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Indrasari sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, ketika aturan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 jo Nomor 170 Tahun 2022 terkait pemberian izin ekspor minyak CPO bagi perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka ada kecenderungan terjadi praktik manipulasi.

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

"Ketika izin ekspor yang yang diloloskan tersebut pada kenyataannya DMO tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan seluruh syarat yang diajukan ada tindakan manipulasi," kata Febrie di Kejagung, Jumat (22/4/2022). 

Dia menjelaskan, seharusnya izin ekspor CPO minyak diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi syarat penjualan dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen dari total ekspor. Namun pada praktiknya, ada perusahaan yang tidak sesuai dan berimbas kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga

Ganti Indrasari Wisnu Wardhana, Mendag Tunjuk Veri Anggrijono Jadi Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Karena adanya kesalahan tersebut, menjadi dasar terseretnya Indrasari sebagai tersangka. "Jadi IWW ditetapkan tersangka karena memang pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti ekspor tersebut," kata Febrie.

Dari barang bukti yang sudah dimiliki penyidik, tiga perusahaan yang petingginya telah ditetapkan tersangka yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group dan PT Musim Mas, tidak sesuai persyaratan.

"Kenyataan itu diizinkan, memang faktanya (sejak awal) tidak terpenuhi," kata Febrie.

Terkait bukti kongkalikong antara para tersangka swasta dengan Indrasari, Kejagung belum bisa membeberkannya ke publik. Menurut Febrie hal itu masih dalam kepentingan penyidikan.

"Ini masih dalam proses penyidikan, kita belum bisa sampaikan apa yang menjadi kerja sama antara pihak pemohon. Tetapi tentunya penyidik sudah menetapkan dengan objek pemeriksaan masalah ekspor dan kewajiban DMO, penyidik sudah punya alat barbuk," katanya.

Editor: Reza Fajri