Kejati Jabar Bidik Tersangka Baru Korupsi Dana Hibah Pramuka Bandung, 15 Orang Diperiksa

BANDUNG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) membidik tersangka baru kasus korupsi dana hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung senilai Rp6,5 miliar. Saat ini, penyidik Kejati Jabar masih mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa belasan saksi.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, sebanyak 15 orang diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi dana hibah Pramuka itu.

Baca Juga

Klaim Sensasional Mossad: Jaringan Hamas Berkeliaran di Eropa untuk Serang Komunitas Israel

“Kurang lebih 15 orang (saksi diperiksa penyidik Kejati Jabar),” ujar Kasipenkum dikonfirmasi Senin (16/6/2025).

Dia menuturkan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Penetapan tersangka baru ini, kata dia tergantung hasil pengembangan penyidikan.

Baca Juga

Kwarcab Badung Resmi Tutup Karya Bakti Pramuka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2025

“Tersangka kemungkinan (bertambah) jika ada hasil perkembangan penyidikan,” tuturnya.

Dalam kasus ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 12 Juni 2025.

Keempat tersangka, yaitu Kadispora Kota Bandung Eddy Marwoto, Yossi Irianto mantan Sekda Kota Bandung, Deni Rahadian Hadiman eks Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung, dan eks Kadispora Dodi Ridwansyah.

Aspidsus Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto mengatakan, dana hibah Pramuka yang diduga diselewengkan itu merupakan anggaran tahun 2017, 2018, dan 2020.

Modus operandi para tersangka merampok uang rakyat tersebut adalah dengan meloloskan anggaran representatif dan honorium staf Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung. Kebijakan ini tidak sesuai peruntukan dan bahkan para tersangka memanipulasi laporan pertanggungjawaban.

"Berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh fakta dalam pemberian dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2017, 2018 dan 2020, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 20 persen dari total dana hibah," kata Aspidsus pada Jumat (13/6/2025).

Editor: Kurnia Illahi