Kemenag Tarik Soal Ujian Semester Madrasah Aliah di Kediri yang Memuat Khilafah

Wildan Catra Mulia ยท Kamis, 05 Desember 2019 - 01:33 WIB
Kemenag Tarik Soal Ujian Semester Madrasah Aliah di Kediri yang Memuat Khilafah

Naskah ujian akhir sekolah tingkat Madrasah Aliah di Kediri memuat tentang khilafah. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) menarik lembar soal ujian akhir semester ganjil mata pelajaran Fiqh kelas XII Madrasah Aliah (MA) di Kediri Utara, Jawa Timur yang memuat pertanyaan tentang khilafah. Ditjen Pendidikan Islam Kemenag juga telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur terkait penarikan dan pengulangan ujian tersebut.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar mengatakan, Kemenag juga akan memeriksa pihak-pihak terkait dalam pembuatan soal ujian, termasuk kemungkinan memberikan sanksi sesuai ketentuan.

"Soal itu dicabut dan diganti dengan soal yang lain yang akan diujikan tersendiri dalam ujian susulan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (04/12).

Untuk tingkat Madrasah Tsanawiah (MTs) dan MA, penilaian akhir semestar (PAS) ganjil 2019-2020 dilaksanakan di madrasah dari 2-7 Desember 2019. Adapun ujian susulan akan dilaksanakan pada 11- 13 Desember 2019.

Umar menjelaskan, soal ujian disusun guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Wilayah Kerja Kediri Utara. KKM adalah organisasi Kepala Madrasah yang dibentuk sebagai forum komunikasi untuk penguatan kepemimpinan madrasah dalam mengawal manajemen madrasah.

Kewenangan dan prosedur penyelenggaraan Ujian atau Penilaian Hasil Belajar pada dasarnya telah diatur dalam SK Dirjen Pendis SK Dirjen Nomor 3751 tahun 2018 Tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar MA yang merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Pasal 63 dan 64 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Pasal 1 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

"Penyusunan soal ujian semester dilakukan oleh guru sebagai bagian dari penilaian kompetensi profesionalismenya," katanya.

Umar menyatakan, implementasi kebijakan penyelenggaraan ujian akhir semester merupakan kewenangan satuan pendidikan atau madrasah. Dalam kondisi tertentu, di berbagai daerah ketentuan tersebut dilaksanakan secara bervariasi.

Ada soal yang diadakan langsung satuan pendidikan, namun ada soal yang dilakukan gabungan beberapa madrasah dalam payung MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau KKM (Kelompok Kerja Madrasah), baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

"Adapun soal ujian Fiqh Kelas XII yang memuat pertanyaan tentang khilafah di Wilayah Kerja Kediri utara ini disusun oleh KKM tiga Kabupaten di wilayah kerja Kediri Utara, yang meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk," tuturnya.

Umar mengungkapkan, materi tentang pemerintahan Islam memang menjadi salah satu bahasan silabus mata pelajaran Fiqh Kelas XII pada KMA Nomor 165 tahun 2014. Namun, titik tekan dari materi ini adalah pada aspek perkembangan kehidupan.

"Materinya menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan Islam setelah Nabi wafat, mulai dari Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani," ujarnya.

Keberadaan materi ini, menurut umar tidak menjadi masalah jika dapat dijelaskan secara tuntas para guru. Bila dikupas dari sisi sosiologis dan antropologis, misalnya, maka para siswa bisa mendapatkan wawasan terkait dinamika sistem pemerintahan dalam sejarah Islam.

"Persoalannya, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang materi ajar seputar khilafah. Hal ini berisiko terjadinya kekeliruan perspektif dalam pembuatan soal, terutama di daerah," katanya.


Editor : Djibril Muhammad