Kemenag Ungkap Ratusan Madrasah Diupgrade Jadi Ramah Disabilitas, Fasilitas Memadai

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama mengungkapkan pada tahun ini sebanyak 146 madrasah telah di-upgrade menjadi madrasah ramah siswa disabilitas dengan fasilitas memadai. Hal ini dilakukan agar fasilitas pendidikan Islam semakin banyak yang ramah disabilitas. 

Di tahun 2023 ini, Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis penetapan madrasah inklusif, pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, dan sejumlah modul pendidikan inklusif.

Baca Juga

Mogok Makan Hingga Gagal Organ, 8 Aktivis Palestine Action Terancam Tewas di Penjara Inggris

"Kami telah melakukan penyesuaian regulasi dan aksi nyata agar dapat memberikan layanan terbaik untuk anak berkebutuhan khusus," kata Direktur Jenderal Pendidikan Pendidikan Islam Kemenag, M. Ali Ramdhani di Tangerang Selatan, Senin (4/12/2023).

Sampai penghujung tahun 2023 ini juga terdapat 714 lembaga pendidikan inklusif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 147 di antaranya telah menerima SK Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Baca Juga

Wamenag Wanti-wanti Kantor Kemenag Jangan Menolak Dijadikan Tempat Ibadah Sementara

Ali mengakui, biaya penyesuaian satuan pendidikan ramah difabel tidaklah murah. Namun, hal ini harus menjadi prioritas karena pendidikan adalah hak semua warga negara.

"Kaum difabel adalah aktor pembangunan, bukan obyek. Maka mari kita bergerak bersama meski butuh perjuangan keras," tambahnya.

Saat ini, jumlah siswa disabilitas di lembaga pendidikan naungan Kemenag mencapai 43.327 siswa, yang tersebar di 4.046 madrasah, meliputi tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aiyah.  

Di tempat yang sama, istri Menteri Agama, Eny Retno, menegaskan Kemenag melindungi hak kaum lanjut usia, kaum lemah (dhuafa), kelompok berkebutuhan khusus dan kaum tertindas. Di Indonesia komitmen ini tertuang dalam UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Pemberian fasilitas yang layak kepada para penyandang disabilitas bukanlah semata keharusan konstitusi negara, namun juga kewajiban keagamaan dan kemanusiaan. Sebab, agama sangat memuliakan manusia, apa pun kondisinya," kata Eny Retno.

Dia pun mendorong aparatur Kemenag tidak hanya menunggu laporan tetapi menjemput bola, memastikan para disabilitas mendapat akses pendidikan.

"Dengan mewujudkan pendidikan inklusi sudah otomatis akan menemukan lembaga yang ramah anak, berperspektif gender, anti kekerasan, dan lingkungan humanis," katanya.

Editor: Reza Fajri