Kemendagri Apresiasi Calon Kepala Daerah Cegah Pengerahan Massa ke KPU

Riezky Maulana ยท Sabtu, 05 September 2020 - 22:28 WIB
Kemendagri Apresiasi Calon Kepala Daerah Cegah Pengerahan Massa ke KPU

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang melanggar protokol Covid-19 dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pasangan calon (paslon) kepala daerah yang menerapkan protokol ketat Covid-19 dengan tidak mengerahkan massa saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah. Kemendagri berharap langkah tersebut dapat dilakukan oleh semua calon.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan, langkah tim pemenangan paslon yang melarang pendukung maupun simpatisan menggelar arak-arakan menuju KPU patut didukung. Sikap demikian juga mesti didorong untuk keseluruhan kontestan.

"Contoh-contoh baik harus kita dorong," kata Kastorius, Sabtu (5/9/2020). Dia mencontohkan paslon di Kabupaten Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur (Bisa) yang membuat surat terbuka melarang pendukungnya datang saat pendaftaran.

Kastorius menyayangkan masih banyak paslon yang belum menaati protokol kesehatan aman Covid-19 dalam tahapan-tahapan pilkada, termasuk pada proses pendaftaran paslon yang mulai dilaksanakan pada Jumat (4/9/2020) kemarin.

Menurut Kastorius, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melayangkan teguran kepada sejumlah paslon yang melanggar protokol tersebut. Mereka yang ditegur antara lain calon petahana Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Arhawi.

Arhawi mendapat teguran karena menggelar acara deklarasi sebagai bakal calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020 dengan mengundang ribuan orang pada 9 Agustus lalu. Mendagri membuat teguran lewat surat bernomor 302/4364/OTDA. Surat dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Calon yang didukung oleh Partai Golkar ini dinilai tak patuh terhadap pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pasal itu mewajibkan kepala daerah untuk mematuhi aturan perundang-undangan.

Arhawi juga dinilai tak mengindahkan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan itu mengatur pembatasan kegiatan di tempat umum selama pandemi.

Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua