Kemendagri Desak Pemda Mutakhirkan Data Ketahanan Pangan

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah untuk memutakhirkan data ketahanan pangan. Pembaruan data akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan pangan di masa pandemi Covid-19.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pemutakhiran data juga diperlukan untuk mengantisipasi krisis pangan serta mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Jet Tempur F-16 Skuadron Elite AS Jatuh dan Meledak, Penyebabnya Masih Misterius

"Memang Satgas Ketahanan Pangan di daerah ada di bawah sekda. Tetapi kepala daerah harus mendorong supaya data ketahanan pangan menjadi penting untuk disajikan dengan benar dan update (mutakhir). Ini agar kalau ada permasalahan di daerah, kami dapat memyampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden, supaya dapat diambil solusi yang cepat dan efektif," kata Hari, Kamis (2/7/2020).

Pernyataan Hari disampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Satuan Tugas Monitoring Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam webinar bertajuk “Daerah Membangun: Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan." Webinar diikuti para bupati/wakil bupati, sekretaris daerah, pimpinan DPRD, kepala dinas, aparatur sipil negara dan para pakar.

Viral Aksi Pegawai Kafe Intip Pengunjung Lewat CCTV, Polisi Turun Tangan

Turut sebagai pembicara dalam webinar yakni Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media yang juga Sekretaris Satgas Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kemendagri, Kastorius Sinaga dan Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas, Muchlis Hamdi. Webinar dipandu Staf ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Yusharto H.

Menurut Hari, pemutakhiran data sangat penting dikarenakan pengambilan keputusan yang tepat sangat ditentukan oleh data yang akurat. Presiden Jokowi pun selalu memberikan perhatian terkait hal ini.

Dia mencontohkan, ketika terjadi lonjakan harga di satu daerah, Presiden akan mengatakan pemerintah harus hadir termasuk pemda. Jika ada masalah seperti ini, laporan Mendagri akan ditempatkan pada tempat pertama karena perannya sebagai pembina pemda.

“Kalau ada masalah seperti ini, kami pasti membantu. Tetapi tolong, Anda isi dan lengkapi data ketahanan dan ketersediaan pangan di daerah Saudara, seperti yang sudah kami sampaikan dalam Surat Edaran Mendagri," kata dia.

Menurut Hari, situasi ini antara lain terjadi di Jawa Timur, ketika petani mengeluhkan anjloknya harga ayam ras yang menyebabkan banyak peternak membagi-bagikan daging ayam sebagai bentuk ketidakpuasan. Saat persoalan itu terjadi, Presiden segera memerintahkan menteri pertanian ke Jatim dan dalam waktu 1x24 jam masalah selesai.

Dia menambahkan, akurasi dan pemutakhiran data juga berfungsi untuk mendeteksi adanya kemungkinan penimbunan yang dilakukan oleh mereka yang ingin mendistorsi pasar untuk meraih keuntungan tidak wajar. Dia berharap pemda dapat membuat laporan kepada satgas di Kemendagri sehingga masalah dapat diatasi dengan cepat.

"Kalau tidak terinformasi kepada kami, kami tidak bisa menurunkan pejabat untuk menangani ini. Tetapi jika ada informasi yang lengkap, tim dapat kami terjunkan," kata dia.

Dia juga mengingatkan, ketahanan pangan di daerah memiliki kaitan langsung dengan tingkat inflasi daerah. Dalam waktu dekat, menko perekonmian bersama dengan Bank Indonesia akan memberikan penghargaan kepada pemda yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan sehingga tingkat inflasi di daerah tersebut dapat ditekan.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq