Kemendagri: Penyelesaian Konflik Sosial di Daerah Butuh Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam penanganan konflik sosial di daerah. Penanganan konflik sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi pemerintah.

"Kita semua sepakat, menangani konflik sosial ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikerjakan bersama," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga

Dua Kapal Tanker yang Disanksi Barat Terkena Ledakan di Laut Hitam

Bahtiar berharap penanganan konflik sosial dapat berjalan optimal jika adanya sinergitas antara para pemangku kepentingan. Dia juga meminta harus ada terobosan dalam penanganan konflik sosial yang sifatnya dinamis.

"Kita harus bicarakan supaya kita bisa membangun inovasi-inovasi baru dalam mengerjakan itu (konflik sosial)," ujarnya.

Baca Juga

Kemendagri Tegaskan Anak yang Lahir di Luar Nikah Berhak Miliki Akta Kelahiran

Tak hanya itu, Dia menilai kepala daerah selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial harus memberikan dukungan yang kuat. Dukungan itu bisa dalam bentuk penganggaran.

"Dukungan penganggaran bahkan kelembagaan, beberapa daerah belum dibentuk tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, nah ini yang saya pikir perlu kita bicarakan," ujarnya.

Baca Juga

Cegah Korupsi, Pimpinan DPR Minta Kemendagri-BPK Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19

Editor: Ibnu Hariyanto