Kemenhaj Catat Ada 189 Aduan Penipuan Haji-Umrah, Begini Modusnya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat 189 pengaduan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan haji dan umrah hingga September 2026. Kasus tersebut memiliki modus operandi yang relatif sama.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Ahmad Abdullah mengatakan tren pengaduan konsumen terkait perjalanan haji dan umrah mengalami peningkatan.

Baca Juga

Arab Saudi Rilis Paket Lengkap Haji untuk Musim 2027, Apa Saja?

Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), tercatat sekitar 400 pengaduan pada 2023. Jumlah tersebut meningkat menjadi 500 pengaduan pada 2024.

“Adapun hingga bulan September tahun 2026 ini, tercatat sebanyak 189 pengaduan dengan modus operandi yang relatif sama, yakni penipuan dan penggelapan dana perjalanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 kasus berasal dari haji dan 93 kasus dari umrah,” kata Abdullah dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga

Barang Bukti Kasus Kuota Haji Ditampilkan di Sidang, Ada 9.599 Lembar Uang 100 Dolar AS

Dalam menangani pengaduan, Kemenhaj mengedepankan fungsi edukasi dan mediasi dengan mempertemukan jemaah dan pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun, Kemenhaj akan mengambil langkah hukum apabila upaya penyelesaian melalui jalur damai tidak menemukan titik temu.

Baca Juga

Prabowo Tak Ingin Biaya Haji Membebani Jemaah, Sarankan Perubahan Komposisi Bipih

“Bahwa ketika kami sedang memediasi dan untuk merujuk kepada kesepakatan, ada hal-hal yang tidak ketemu pada saat kami menanganinya, kami juga menyerahkan hal ini ke Kepolisian Republik Indonesia. Jadi yang tidak bisa kami tangani, kami serahkan langsung ke pihak berwajib,” tegas Ahmad Abdullah.

Kemenhaj mengimbau masyarakat lebih berhati-hati sebelum mendaftar perjalanan haji dan umrah. Masyarakat diminta memastikan legalitas travel PPIU maupun Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk meminimalkan risiko penipuan serta menjaga kenyamanan beribadah di Tanah Suci.

“Kemenhaj pun mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan memastikan legalitas travel PPIU maupun PIHK sebelum melakukan pendaftaran, guna meminimalisir risiko penipuan serta menjamin kenyamanan beribadah di Tanah Suci,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin