Kemenhub Diminta Lanjutkan Program BTS Imbas Keterbatasan APBD

Keterbatasan fiskal Pemerintah Daerah dinilai masih menjadi tantangan untuk mengambil alih layanan tersebut. Apalagi jika harus mengembangkan layanan tersebut, seperti menambah rute atau armada, agar menyasar lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi umum.

Secara terpisah, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pembiayaan angkutan umum bukan, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. 

"Negara maju, pasti angkutan umumnya bagus. Pemerintah berharap Indonesia Maju dengan mencanangkan Indonesia Emas 2045, sudah semestinya angkutan umum juga harus bagus. Isu global dunia, yakni perubahan cuaca (climate change). Jelas, transportasi umum menjadi penentunya," kata Djoko dalam keterangannya. 

Djoko menjelaskan, pada akhir Desember 2024 berita duka datang atas berakhirnya operasi Trans Jogja dan Trans Metro per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara Pemprov Bali dan Pemprov DI Yogyakarta tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya. 

Menurutnya, pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen.

"Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum. Jumlah angkutan umum semakin tahun semakin berkurang," ujarnya.

Djoko menjelaskan, banyak kota yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Terlebih sejak tahun 2005, awal revolusi sepeda motor yang mudah didapat, masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum. Selain lebih murah, juga lebih efektif dalam bermobilitas. 

"Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi. Dampaknya penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi dan angka kecelakaan lalu lintas meningkat," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama